Kompas.com - 24/09/2020, 19:31 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas meminta agar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 dipahami sebagai penghormatan demokrasi demi kepentingan rakyat.

Kepentingan rakyat yang dimaksud adalah agar masyarakat dilindungi dari bahaya Covid-19, sehingga perhelatan Pilkada 2020 semestinya ditunda.

Busyro mengatakan, akibat pandemi Covid-19 ini, posisi rakyat saat ini terlemahkan karena penyebaran penyakit tersebut terus meluas.

"Atas dasar itu, maka pilkada ini harus dan perlu dipahami sebagai bagian dari penghormatan demokrasi, beresensi pada kepentingan rakyat," ujar Busyro dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-33 yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju secara daring, Kamis (24/9/2020).

"Ketika rakyat sedang diuji dengan musibah besar ini, maka perlindungan keselamatan jiwa rakyat lebih utama sekaligus jadi kebutuhan dasar fundamental dibanding kebutuhan pilkada itu. Argumennya sangat kuat, sulit dibantah," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Dari aspek hukum, kata Busyro, pilkada merupakan realisasi konsitusi negara. Pilkada 2020 yang akan digelar ini pun merupakan bagian dari penghormatan konstitusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, yang lebih diutamakan dalam konstitusi menurut Busyro adalah keselamatan rakyat.

"Ketika konstitusi dasar akan diterapkan, ada persoalan faktor krusial tadi. Kalau dipaksakan akan timbul masalah besar, tak main-main yaitu mengancam keselamatan jiwa sejumlah rakyat yang sulit diatasi," kata dia.

Oleh karena itu, Muhammadiyah pun memandang bahwa penundaan pilkada tidak hanya menjadi hal yang penting untuk mencegah korban jiwa, tetapi juga untuk melindungi masyarakat.

Adapun Pilkada 2020 akan tetap digelar meski masih pandemi Covid-19.

Baca juga: Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Pilkada 2020 rencananya akan digelar pada 23 September 2020.

Namun penyelenggaraannya ditunda akibat adanya pandemi Covid-19 dan akhirnya diputuskan kembali untuk digelar pada 9 Desember 2020.

Belakangan, muncul desakan agar pilkada tetap ditunda karena jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air semakin meningkat signifikan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.