Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Kompas.com - 24/09/2020, 19:31 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas meminta agar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 dipahami sebagai penghormatan demokrasi demi kepentingan rakyat.

Kepentingan rakyat yang dimaksud adalah agar masyarakat dilindungi dari bahaya Covid-19, sehingga perhelatan Pilkada 2020 semestinya ditunda.

Busyro mengatakan, akibat pandemi Covid-19 ini, posisi rakyat saat ini terlemahkan karena penyebaran penyakit tersebut terus meluas.

"Atas dasar itu, maka pilkada ini harus dan perlu dipahami sebagai bagian dari penghormatan demokrasi, beresensi pada kepentingan rakyat," ujar Busyro dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-33 yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju secara daring, Kamis (24/9/2020).

"Ketika rakyat sedang diuji dengan musibah besar ini, maka perlindungan keselamatan jiwa rakyat lebih utama sekaligus jadi kebutuhan dasar fundamental dibanding kebutuhan pilkada itu. Argumennya sangat kuat, sulit dibantah," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Dari aspek hukum, kata Busyro, pilkada merupakan realisasi konsitusi negara. Pilkada 2020 yang akan digelar ini pun merupakan bagian dari penghormatan konstitusi.

Namun, yang lebih diutamakan dalam konstitusi menurut Busyro adalah keselamatan rakyat.

"Ketika konstitusi dasar akan diterapkan, ada persoalan faktor krusial tadi. Kalau dipaksakan akan timbul masalah besar, tak main-main yaitu mengancam keselamatan jiwa sejumlah rakyat yang sulit diatasi," kata dia.

Oleh karena itu, Muhammadiyah pun memandang bahwa penundaan pilkada tidak hanya menjadi hal yang penting untuk mencegah korban jiwa, tetapi juga untuk melindungi masyarakat.

Adapun Pilkada 2020 akan tetap digelar meski masih pandemi Covid-19.

Baca juga: Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Pilkada 2020 rencananya akan digelar pada 23 September 2020.

Namun penyelenggaraannya ditunda akibat adanya pandemi Covid-19 dan akhirnya diputuskan kembali untuk digelar pada 9 Desember 2020.

Belakangan, muncul desakan agar pilkada tetap ditunda karena jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air semakin meningkat signifikan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Nasional
UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X