Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Kompas.com - 30/09/2020, 14:27 WIB
Sebanyak 515 warga di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta diungsikan ke tempat pengungsian sementara yang lebih aman begitu tahu Bendungan Katulampa berstatus Siaga 1 pada Senin (21/9/2020) pukul 18.30 WIB. Dok. Kecamatan PancoranSebanyak 515 warga di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta diungsikan ke tempat pengungsian sementara yang lebih aman begitu tahu Bendungan Katulampa berstatus Siaga 1 pada Senin (21/9/2020) pukul 18.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemetaan sebelum terjadi bencana alam dinilai perlu dilakukan agar lokasi pengungsian tidak menjadi klaster baru Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesiapsiagaan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Hadijah Pandita dalam konferensi pers di BNPB, Rabu (30/9/2020).

Ia mengatakan, pemetaaan tersebut harus dilakukan pertama kali dari level terkecil, yakni RT/RW agar saat bencana terjadi dan mengungsi tidak ada warga yang terpapar Covid-19.

"Kalau ada warga yang isolasi mandiri sudah bisa teridentifikasi sehingga saat mengungsi mereka sudah di tempat terpisah," kata Hadijah.

Baca juga: Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Pemetaan sebelum bencana juga di level terendah itu juga akan membuat masyarakat berdaya dan melaksanakannya berdasarkan kesepakatan jika suatu saat bencana terjadi.

"Sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang disusun. Jadi mulai dari level terkecil," kata dia.

Sementara bagi wilayah yang belum melakukan pemetaan tetapi bencana terlanjur terjadi, kata dia, maka saat mengungsi para pengungsi harus dipastikan menerapkan 3M.

Hadijah melanjutkan, minimal nantinya para pengungsi harus menggunakan masker agar tingkat penularan Covid-19 dapat diminimalisir.

"Kalaupun harus berdesakan, saling membelakangi saja sehingga bisa mengurangi droplet. Disiapkan minimal tempat cuci tangan. Itu sesuatu sederhana yang bisa dilakukan untuk upaya awal di pengungsian," kata dia.

Baca juga: Tempat Pengungsian Banjir Selama Pandemi Covid-19 Harus Dua Kali Lipat, Anies Siapkan Ingub

Adapun untuk layanan kesehatan dari pemerintah, kata dia, pihak Puskesmas bisa mengatur untuk melaksanakan hal tersebut dengan melakukan aksi cepat.

Antara lain, melakukan screening untuk memisahkan orang yang sakit di pengungsian tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X