Dua Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, Politikus Gerindra Soroti Keseriusan Pemerintah Atasi HAM

Kompas.com - 29/09/2020, 15:11 WIB
Anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai, pengangkatan dua anggota eks Tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan berkaitan erat dengan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan peristiwa HAM 1998.

"Persoalannya bukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi (tunjuk anggota eks tim mawar), tetapi persoalan peristiwa ini (1998) kan negara yang harus serius menanganinya," kata Desmond saat dihubungi, Selasa (29/9/2020).

Desmond pun mengaku, sudah memaafkan peristiwa penculikan yang dialaminya pada tahun 1998.

Menurut Desmond, penculikan tersebut sudah selesai dan menjadi masa lalu.

Baca juga: Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, Orangtua Korban Penculikan: Lengkap Penderitaan

"Saya pribadi prinsip dasarnya memaafkan, apa yang terjadi di masa lalu karena saya sudah selesaikan, dalam artian masa lalu ya masa lalu," ujarnya.

Desmond mengatakan, pengangkatan dua anggota mantan Tim Mawar itu dianggap sejumlah pihak melukai perasaan keluarga korban adalah hal yang wajar.

Oleh karenanya, kata Desmond, janji-janji kampanye presiden Jokowi terkait penuntasan kasus HAM harus dilakukan agar peristiwa kelam tersebut tidak terulang.

"Kedua, keluarga korban, negara memperhatikan enggak, tantangan-tantangan prihatinan ini, saya pikir adalah satu hal kewajaran saja, prihatin gitu loh. Dan ini harusnya janji-janji kampanye, janji itu harus diungkap karena ini pengalaman buruk yang tidak atau jangan terulang lagi. Kan peristiwa HAM di situ intinya," ucapnya.

Baca juga: Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, penuntasan peristiwa HAM 1998 tidak hanya sekedar menghukum kelompok atau orang seperti Tim Mawar. Namun, harus diungkap sosok yang berperan dibalik peristiwa HAM tersebut.

"Ketidakadilan harus diungkap dibalik itu, peranan-peranan penguasa di masa lalu panglima di masa lalu. Ini Faisal Tanjung sudah meninggal dunia, ada apa dengan Wiranto, harusnya kita melihat ini dalam proses penyelesaian bukan penghukuman yang tidak menyelesaikan masalah," pungkasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X