Dua Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, Politikus Gerindra Soroti Keseriusan Pemerintah Atasi HAM

Kompas.com - 29/09/2020, 15:11 WIB
Anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai, pengangkatan dua anggota eks Tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan berkaitan erat dengan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan peristiwa HAM 1998.

"Persoalannya bukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi (tunjuk anggota eks tim mawar), tetapi persoalan peristiwa ini (1998) kan negara yang harus serius menanganinya," kata Desmond saat dihubungi, Selasa (29/9/2020).

Desmond pun mengaku, sudah memaafkan peristiwa penculikan yang dialaminya pada tahun 1998.

Menurut Desmond, penculikan tersebut sudah selesai dan menjadi masa lalu.

Baca juga: Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, Orangtua Korban Penculikan: Lengkap Penderitaan

"Saya pribadi prinsip dasarnya memaafkan, apa yang terjadi di masa lalu karena saya sudah selesaikan, dalam artian masa lalu ya masa lalu," ujarnya.

Desmond mengatakan, pengangkatan dua anggota mantan Tim Mawar itu dianggap sejumlah pihak melukai perasaan keluarga korban adalah hal yang wajar.

Oleh karenanya, kata Desmond, janji-janji kampanye presiden Jokowi terkait penuntasan kasus HAM harus dilakukan agar peristiwa kelam tersebut tidak terulang.

"Kedua, keluarga korban, negara memperhatikan enggak, tantangan-tantangan prihatinan ini, saya pikir adalah satu hal kewajaran saja, prihatin gitu loh. Dan ini harusnya janji-janji kampanye, janji itu harus diungkap karena ini pengalaman buruk yang tidak atau jangan terulang lagi. Kan peristiwa HAM di situ intinya," ucapnya.

Baca juga: Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, penuntasan peristiwa HAM 1998 tidak hanya sekedar menghukum kelompok atau orang seperti Tim Mawar. Namun, harus diungkap sosok yang berperan dibalik peristiwa HAM tersebut.

"Ketidakadilan harus diungkap dibalik itu, peranan-peranan penguasa di masa lalu panglima di masa lalu. Ini Faisal Tanjung sudah meninggal dunia, ada apa dengan Wiranto, harusnya kita melihat ini dalam proses penyelesaian bukan penghukuman yang tidak menyelesaikan masalah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan penggantian sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Dari enam pejabat baru yang diusulkan, dua di antaranya menuai sorotan karena pernah menjadi anggota Tim Mawar yang diduga terlibat penculikan aktivis pada 1998.

Keduanya yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha.

Presiden Joko Widodo menyetujui usul Prabowo ini lewat Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang diteken pada Rabu (23/9/2020).

Berdasarkan salinan Keppres yang didapat Kompas.com, usulan Prabowo tersebut disampaikan pada 28 Juli dan 7 September 2020.

Baca juga: Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Pejabat baru yang ditunjuk yakni;

1. Mayjen TNI Dr Budi Prijono, ST, MM sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemenhan

2. Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan

3. Marsma TNI Yusuf Jauhari, SSos sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan

4. Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan

5. Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto, S.H. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan

6. Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Kemenhan

Baca juga: Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo saat masih menjabat Komandan Kopassus.

Tim tersebut diduga menjadi pelaku dalam operasi penculikan aktivis menjelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai penunjukan eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat Kemenhan ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi semakin melanggar janjinya.

Terutama, dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," kata Usman.

"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era reformasi," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Nasional
Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X