Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sulit bagi Presiden Joko Widodo menghindari perspektif publik soal digelarnya Pilkada 2020 di tengah pandemi dari kepentingan politik.

Hal ini mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Presiden, Bobby Nasution menjadi peserta pilkada tahun ini.

Gibran maju di Pilkada Solo, sementara Bobby di Pilkada Medan. 

"Presiden, DPR dan KPU tentu punya alasan (soal Pilkada tetap dilanjutkan). Tapi sulit bagi presiden menghindari perspektif publik," kata Feri saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

"Publik yang melihat majunya anak dan menantunya sebagai alasan dipaksakannya penyelenggaraan pilkada," lanjut Feri.

Baca juga: Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Karenanya, kata dia, berdasarkan UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara bersih dan bebas KKN diatur agar penyelenggara negara menghindarkan diri dari kebijakan yang menguntungan keluarga atau kerabatnya.

Apa yang terjadi dalam Pilkada, kata dia, sangat kentara kepentingan politiknya

"Iya tak bisa dihindari dari dugaan sarat kepentingan," kata Feri.

"Apalagi harus dilihat partai-partai sudah membangun konsolidasi politik. Bagi partai konsolidasi itu harus tetap dijaga sehingga kalau pilkada ditunda, hal lain yang tidak sesuai kehendak partai bisa terjadi," ungkapya melanjutkan.

Sementara itu, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan sikap pemerintan dan prestasi.

Pertama, faktor ekonomi politik. "Sebab, pemerintahn sudah mengucurkan alokasi tambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada di masa pandemi yang jumlahnya hampir mencapai Rp 5 triun," kata Arya saat dikonfirmasi secara terpisah.

"Dana tersebut tentu sudah terpakai sebagian. Sehingga bila ditunda, dugaan saya pemerintah khawatir akan terjadi penambahan biaya," lanjut Arya.

Penyebab kedua, faktor biaya politik kandidat.

Dengan menunda, kata Arya, pemerintah berfikir akan meningkatkan dana yang akan dikeluarkan kandidat dalam sosialisasi.

Melihat posisi pemerintah tersebut, menurutnya kecil kemungkinan akan ditunda.