Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 25/09/2020, 13:49 WIB
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengkritik sikap DPR yang tetap membahas klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Wakil Ketua KPBI Jumisih menegaskan pihaknya tetap tegas menolak pembahasan RUU Cipta Kerja secara keseluruhan.

"Posisi kami, hentikan pembahasan omnibus law, hentikan dan tetap tidak ada pembahasan lanjutan," ujar Jumisih, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumisih meminta agar DPR dan pemerintah menerima aspirasi masyarakat yang sejak awal telah menolak rancangan aturan sapu jagat tersebut.

Ia menganggap tindakan DPR sudah di luar akal sehat jika tetap melanjutkan pembahasan.

"Sudah di luar logika akal sehat kita," kata Jumisih.

 

Di sisi lain, kata Jumisih menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini justru makin menunjukan sikap DPR yang anti-aspirasi masyarakat.

Menurutnya, langkah ini juga makin menyulitkan DPR untuk bisa dicintai masyarakat.

"Bagaimana mau dicintai rakyatnya kalau suara rakyatnya nggak didengarkan," kata Jumisih.

Baca juga: RUU Cipta Kerja, Pemerintah Sebut Harga Lahan hingga Upah Buruh Penghambat Investor

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengagendakan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (25/9/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
ICJR: Skor Fair Trial Indonesia di Masa Pandemi 55,31, Masih Perlu Perbaikan

ICJR: Skor Fair Trial Indonesia di Masa Pandemi 55,31, Masih Perlu Perbaikan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Nasional
Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Nasional
Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X