Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2020, 12:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, saat ini animo masyarakat terhadap politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) menurun.

Hal tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang mengguncang sosial ekonomi masyarakat.

Dibandingkan memikirkan kegiatan politik, menurut Zuhro, saat ini masyarakat sibuk menduga-duga nasib di tengah pandemi.

"Dampak sosial-ekonomi pandemi membuat animo masyarakat terhadap politik menurun karena mereka sibuk memikirkan nasibnya terkait ekonomi yang merosot itu," ujar Siti Zuhro dalam sebuah diskusi, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Siti Zuhro mengatakan, saat ini masyarakat lebih fokus memikirkan permasalahan hidup dan bagaimana caranya bertahan.

Sebab, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan kehidupan hampir seluruh masyarakat, termasuk ancaman resesi ekonomi yang ada di depan mata.

"Mereka cenderung memikirkan permasalahan hidup dengan lesunya perekonomian dan resesi yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi," kata dia.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan tetap digelar di tengah pandemi Covid-19 dinilainya perlu dipertimbangkan lagi.

Terutama dengan melihat kondisi riil masyarakat setelah pandemi melanda selama setengah tahun ini.

Beberapa dampak yang terjadi adalah adanya pengangguran, kemiskinan yang meningkat, dan hal-hal lainnya yang akan menambah berat beban negara.

"Peta kekuatan politik bergeser mengingat animo publik semakin berkurang karena sulitnya hidup setelah perekonomian lesu pasca diterpa pandemi," kata dia.

Baca juga: Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Siti Zuhro juga mengingatkan, jika pilkada tetap digelar di masa darurat seperti saat ini maka harus keselamatan jiwa masyarakat harus dijamin.

Adapun Pilkada 2020 mendapat desakan berbagai pihak untuk ditunda karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air dari hari ke hari.

Namun, tahapan-tahapannya hingga saat ini masih tetap berjalan. Rencananya, Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Cerita Alam Ganjar soal 'Privilege' dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Nasional
Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com