JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap hasil revisi Peraturan KPU ( PKPU) membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 terlaksana dengan baik sesuai dengan protokol Covid-19.
Ia mengingatkan agar PKPU Nomor 13 Tahun 2020 itu tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara tegas dalam tiap tahapan pilkada.
"PKPU kalau hanya tertulis tidak ada artinya dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ketika diimplementasikan di lapangan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).
"Karena itu kami minta kepada penyelenggara dan pengawas untuk memonitor dan melaksanakan PKPU tersebut dengan baik," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja
Dasco mengatakan, DPR juga akan terus mengawasi pelaksanaan PKPU tersebut.
Menurut dia, DPR dapat melalukan evaluasi PKPU jika di kemudian hari ditemukan banyak pelanggaran protokol Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
"Apabila implementasinya kami rasa dalam jangka waktu tertentu banyak pelanggaran, bukan tidak mungkin kami adakan evaluasi," kata Dasco.
KPU telah menyelesaikan PKPU Nomor 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, pada Kamis (24/9/2020).
PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.
Baca juga: Soal Revisi PKPU, Bawaslu: Tidak Ada Konser Musik, Pagelaran Seni, Itu Dihilangkan!
Salah satu aturan dalam revisi PKPU, yaitu KPU melarang gelaran konser musik sebagai salah satu kegiatan kampanye Pilkada 2020.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan