Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap hasil revisi Peraturan KPU (PKPU) membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 terlaksana dengan baik sesuai dengan protokol Covid-19.

Ia mengingatkan agar PKPU Nomor 13 Tahun 2020 itu tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara tegas dalam tiap tahapan pilkada.

"PKPU kalau hanya tertulis tidak ada artinya dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ketika diimplementasikan di lapangan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

"Karena itu kami minta kepada penyelenggara dan pengawas untuk memonitor dan melaksanakan PKPU tersebut dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Dasco mengatakan, DPR juga akan terus mengawasi pelaksanaan PKPU tersebut.

Menurut dia, DPR dapat melalukan evaluasi PKPU jika di kemudian hari ditemukan banyak pelanggaran protokol Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

"Apabila implementasinya kami rasa dalam jangka waktu tertentu banyak pelanggaran, bukan tidak mungkin kami adakan evaluasi," kata Dasco.

KPU telah menyelesaikan PKPU Nomor 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, pada Kamis (24/9/2020).

PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Baca juga: Soal Revisi PKPU, Bawaslu: Tidak Ada Konser Musik, Pagelaran Seni, Itu Dihilangkan!

Salah satu aturan dalam revisi PKPU, yaitu KPU melarang gelaran konser musik sebagai salah satu kegiatan kampanye Pilkada 2020.