Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Kompas.com - 21/09/2020, 11:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah penyelenggara negara dan pejabat publik yang terpapar virus corona kian meningkat. Setelah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thantowi, kini Menteri Agama Fachrul Razi yang dinyatakan terpapar Covid-19.

Kepastian kabar Menag positif Covid-19 disampaikan oleh staf khususnya, Kevin Haikal.

"Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif," kata Kevin seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (21/9/2020).

Saat ini, kondisi fisik Menag dalam keadaan baik dan tidak muncul gejala-gejala mengkhawatirkan. Namun demikian, Menag tetap menjalani isolasi serta beristirahat.

Baca juga: Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

"Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran," ucapnya.

Sebelum dinyatakan positif, Menag diketahui sempat melakukan serangkaian kegiatan seperti melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 16-17 September.

Selama dua hari kegiatan, Menag sempat berinteraksi dengan sejumlah pihak.

Pertama, saat tiba di Bandara Praya Internasional Lombok, ia disambut oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kapolda NTB Irjen M Iqbal, Kakanwil Kemenag NTB Zaidi Abdad, tokoh agama dan unsur Forkominda dan rektor UIN Mataram.

Selanjutnya, ia juga diketahui mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Kemenag NTB.

Baca juga: Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Menag juga sempat menyerahkan Bantuan Operasional Pesantren untuk sejumlah pondok pesantren yang ada di Lombok NTB. Selain didampingi Gubernur dan Kakanwil Kemenag NTB, kegiatan itu juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Agama Jul Efendi dan Kevin Haikal, Sekretaris Menteri Agama Khoirul Huda Basyir, anggota Komisi VIII DPR dari Dapil NTB, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Terakhir, ia sempat bersilaturahmi dengan Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Turmudzi di Komplek Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, setelah sebelumnya mengunjungi UIN Mataram.

Menag juga diketahui sempat mengikuti rapat kerja di Komisi VIII DPR pada Senin (14/9/2020), serta melantik 22 pejabat eselon II di lingkungan Kemenag pada Selasa (15/9/2020).

Positif Covid-19

Sebelum Menag, rentetan penularan Covid-19 juga dilaporkan oleh sejumlah penyelenggara negara dan pejabat publik.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengumumkan bahwa dirinya juga positif Covid-19, Sabtu (19/9/2020) sore. Pengumuman ini hanya berselang satu hari setelah Ketua KPU Arief Budiman menyatakan dirinya positif Covid-19.

Baca juga: Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Bersamaan dengan Pramono, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris juga menyatakan bahwa dirinya positif Covid-19.

Adapun di ranah pejabat publik ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto akibat penyakit yang sama

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga harus menjalani perawatan di RSPAD pada Maret 2020.

Tak hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah pun para pejabat publik juga banyak yang terpapar virus corona. Pekan lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tutup usia setelah sempat dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga: Terinfeksi Covid-19, Sekda DKI Jakarta Saefullah Meninggal Dunia

Sebelum Saefullah, ada lima kepala daerah yang dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19. Kelimanya yaitu Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony, Wali Kota Banjar Baru Nadjmi Adhani, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, dan Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor.

Klaster pemerintahan

Penularan Covid-19 juga tercatat di sejumlah lingkungan perkantoran kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan.

Berdasarkan data yang dilansir melalui https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi, per 7 September, Kementerian Kesehatan menjadi instansi pemeirntahan dengan jumlah kasus penularan tertinggi.

Baca juga: Data Klaster Penularan Covid-19 di Kementerian, Kemenkes Tertinggi

Tercatat, ada 139 kasus penularan Covid-19 di Kemenkes. Selain itu juga dilaporkan ada 49 kasus positif di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes.

Berdasarkan data yang sama, kementerian lain dengan kasus penularan tertinggi adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan 90 kasus penularan.

Selanjutnya, ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak 42 kasus penularan.

Potensi terganggu

Tentunya, bertambahnya kasus penularan Covid-19, baik di masyarakat maupun terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara, tidak diharapkan oleh semua pihak.

Khusus bagi penyelenggara negara, Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi khawatir, kian meningkatnya mereka yang tertular dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Imbasnya, pelayanan publik pun berpotensi terganggu.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo berharap, pejabat publik menyeleksi dengan sangat ketat kegiatan tatap muka di tengah ancaman Covid-19 yang kian membahayakan.

Sebagian kegiatan dapat dialihkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

"Kalaupun terpaksa dilakukan secara tatap muka, penerapan protokol kesehatan harus diperketat," kata Imam seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/9/2020).

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, adanya penambahan 3.989 kasus positif dalam sehari pada Minggu (20/9/2020). Sehingga, akumulasi kasus positif sejak diumumkan pertama kali mencapai 244.676 kasus.

Adapun jumlah pasien meninggal dunia bertambah 105 orang, menjadi 9.553 orang totalnya.

Sementara itu, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 2.977 orang. Sehingga, akumulasi pasien sembuh mencapai 177.327 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com