Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Kompas.com - 21/09/2020, 11:15 WIB
Pengamat Politik Jeirry Sumampow saat di acara Formappi, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPengamat Politik Jeirry Sumampow saat di acara Formappi, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemilih Indonesia menilai perlu ada evaluasi terkait munculnya desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat pandemi Covid-19.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, tuntutan penundaan pilkada dinilai terlalu cepat jika tidak melihat seberapa serius upaya untuk mengantisipasi dampaknya.

"Bagi kami itu (keselamatan rakyat) harus jadi perhatian paling tinggi. Tapi perlu ada evaluasi untuk melihat di mana letak persoalannya. Bukan dengan buru-buru mengusulkan penundaan Pilkada," ujar Jeirry, dikutip dari siaran pers, Senin (21/9/2020).

Baca juga: PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Menurut Jeirry, pemerintah perlu mengevaluasi tahapan pilkada yang sudah berjalan.

Ia menuturkan, jika menunda pilkada tanpa evaluasi lebih dahulu dan memetakan letak persoalannya, hal tersebut dinilainya sebagai tindakan yang terlalu terburu-buru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami menilai, cara inilah yang terjadi dalam kasus tuntutan penundaan Pilkada. Tak tepat jika Pilkada dijadikan kambing hitam kegagalan kita dalam menangani penyebaran Covid-19," kata dia.

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Jeirry mengatakan, pengumpulan massa ketika pendaftaran para calon kandidat tidak berbeda dengan masih banyaknya orang-orang yang berkumpul setiap hari tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Ia menilai, terdapat ketidakberesan penyelenggara yang tak mengantisipasi tahapan pendaftaran calon, sehingga menjadi ramai diperbincangkan sebagai kluster penularan Covid-19 baru.

"Dalam kerangka penanganan Covid-19, mestinya sama saja. Tapi yang disalahkan adalah kumpulan massa dalam Pilkada. Yang di pasar dianggap oke saja, tak masalah," kata Jeirry.

Baca juga: Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Tahapan Pilkada 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas. Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Nasional
Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.