Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Kompas.com - 21/09/2020, 09:30 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan berharap agar pelaksanaan kampanye terbuka secara langsung dengan menghadirkan massa pendukung dapat ditiadakan. Sebab, hal itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di antara peserta yang mengikuti kampanye.

Iwan menjelaskan, di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggaraan kampanye diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di dalam penyelenggaraannya, maksimum orang yang boleh berkumpul pada satu acara sebanyak 100 orang.

Dilihat dari aturan tersebut, ia menambahkan, kemungkinan adanya satu orang yang telah terinfeksi virus corona adalah 99 persen, dengan prevalensi Covid-19 di populasi 5 persen.

Baca juga: KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Adapun kecepatan penularan Covid-19 sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.

"Kalau ada 10 orang (terinfeksi) kumpul seharian maka akan ada 2 orang tertular. Masalahnya di kampanye offline itu sulit pastikan jumlah orang pertama dan sulit juga pastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," tutur Iwan, Minggu (20/9/2020), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Potensi penularan, sebut dia, akan jauh lebih besar bila kampanye terbuka diselenggarakan di banyak titik. Belum lagi, imbuh Iwan, jika nantinya para pendukung yang terinfeksi pulang ke rumah dan berpotensi menularkan virus ke anggota keluarga.

Menurut dia, meningkatnya kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir turut didorong oleh kian tingginya pergerakkan masyarakat.

Baca juga: Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Sedangkan, perilaku pencegahan dengan penerapan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta kegiatan tes, lacak dan isolasi (TLI) yang seharusnya dapat menekan pertumbuhan kasus kurang berjalan efektif di Indonesia.

Cakupan pelaksanaan 3M yang benar dan TLI masih rendah sehingga efeknya belum bermakna untuk mengendalikan pandemi.

"3M dan TLI bisa cegah harusnya. Di negara lain bisa berhasil. Kenapa kita tidak? karena cakupan pelaksanaan 3M dan TLI-nya masih rendah, jadi efeknya belum bermakna," ucapnya.

"Saya lihat harus ada lembaga yang mantau agar 3M dan TLI berjalan. PSBB oke, tapi apakah dia lakukan PR-nya tadi (3M dan TLI)," imbuh Iwan.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ahli Epidemiologi Ingatkan Potensi Penyebaran Covid-19 dari Kampanye Langsung Pilkada"



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X