Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Kompas.com - 21/09/2020, 09:30 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan berharap agar pelaksanaan kampanye terbuka secara langsung dengan menghadirkan massa pendukung dapat ditiadakan. Sebab, hal itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di antara peserta yang mengikuti kampanye.

Iwan menjelaskan, di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggaraan kampanye diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di dalam penyelenggaraannya, maksimum orang yang boleh berkumpul pada satu acara sebanyak 100 orang.

Dilihat dari aturan tersebut, ia menambahkan, kemungkinan adanya satu orang yang telah terinfeksi virus corona adalah 99 persen, dengan prevalensi Covid-19 di populasi 5 persen.

Baca juga: KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Adapun kecepatan penularan Covid-19 sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.

"Kalau ada 10 orang (terinfeksi) kumpul seharian maka akan ada 2 orang tertular. Masalahnya di kampanye offline itu sulit pastikan jumlah orang pertama dan sulit juga pastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," tutur Iwan, Minggu (20/9/2020), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Potensi penularan, sebut dia, akan jauh lebih besar bila kampanye terbuka diselenggarakan di banyak titik. Belum lagi, imbuh Iwan, jika nantinya para pendukung yang terinfeksi pulang ke rumah dan berpotensi menularkan virus ke anggota keluarga.

Menurut dia, meningkatnya kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir turut didorong oleh kian tingginya pergerakkan masyarakat.

Baca juga: Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Sedangkan, perilaku pencegahan dengan penerapan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta kegiatan tes, lacak dan isolasi (TLI) yang seharusnya dapat menekan pertumbuhan kasus kurang berjalan efektif di Indonesia.

Cakupan pelaksanaan 3M yang benar dan TLI masih rendah sehingga efeknya belum bermakna untuk mengendalikan pandemi.

"3M dan TLI bisa cegah harusnya. Di negara lain bisa berhasil. Kenapa kita tidak? karena cakupan pelaksanaan 3M dan TLI-nya masih rendah, jadi efeknya belum bermakna," ucapnya.

"Saya lihat harus ada lembaga yang mantau agar 3M dan TLI berjalan. PSBB oke, tapi apakah dia lakukan PR-nya tadi (3M dan TLI)," imbuh Iwan.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ahli Epidemiologi Ingatkan Potensi Penyebaran Covid-19 dari Kampanye Langsung Pilkada"



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X