Kompas.com - 16/09/2020, 12:28 WIB
Ilustrasi orangtua mendampingi anak sekolah dari rumah. Ketut SubiyantoIlustrasi orangtua mendampingi anak sekolah dari rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rohika Kurniadi Sari mengatakan, selama ini masih banyak orangtua yang butuh bantuan psikolog dan konselor.

Berangkat dari hal tersebut, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kementerian PPPA menjadikan konseling sebagai layanan prioritas bagi masyarakat.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orangtua agar mampu memberikan pengasuhan sesuai hak anak.

"Selama ini masih ada orangtua yang membutuhkan bantuan para psikolog atau konselor untuk mengatasi persoalan keluarga atau pengasuhan anak sehingga bimbingan teknis (bimtek) terkait teknik konseling penting dilakukan," kata Rohika, dikutip dari siaran pers, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Menteri PPPA Nilai Keterlibatan Anak di Politik Memicu Jiwa Berkompetisi Tak Sehat

Adapun Puspaga telah diinisiasi sejak tahun 2016 dengan misi untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Tujuannya, untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang tidak terkait kasus kekerasan demi mencegah pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak dan kekerasan rumah tangga.

Sementara itu, psikolog klinis Gisella Tani Pratiwi mengatakan, layanan konseling yang diberikan Puspaga harus berbeda dengan sesi curhat.

Baca juga: Menteri PPPA: Korban Kekerasan Seksual Berpotensi Jadi Pelaku

Sebab, konselor bukanlah motivator atau pemberi nasihat. Justru konselor adalah fasilitator yang memberikan bimbingan dan bantuan dengan keahlian tertentu.

"Konseling berbeda dengan curhat. Layanan konseling merupakan pemberian bantuan atau fasilitasi yang membutuhkan keahlian dan prinsip tertentu dari seorang konselor," kata Gisella.

"Hasil dari konseling adalah perkembangan kemampuan dan potensi klien yang akan terlihat dari fungsi sehari-hari dan kemampuan klien dalam memecahkan masalahnya," tutur dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib

Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar para konselor di Puspaga dapat berlatarbelakang profesi seperti psikolog, pekerja sosial, atau bimbingan konseling profesi.

Walaupun tak memiliki latar belakang profesi, menurut dia, konselor Puspaga dapat berasal dari lulusan S1 di bidang yang berkaitan dengan pengasuhan atau pendidikan keluarga, serta mendapatkan pembekalan dan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X