Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Fokus Penanganan Covid-19 yang Berkonsentrasi pada Kesehatan

Kompas.com - 16/09/2020, 09:54 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus menentukan kebijakan penanganan Covid-19 yang menitikberatkan pada penyelamatan kesehatan.

Menurut dia, pemerintah perlu mempersiapkan langkah dan strategi jangka pendek, menengah, hingga berkelanjutan dalam penanganan pandemi Covid-19 agar pemulihan di bidang kesehatan dan ekonomi nantinya dapat berjalan sesuai rencana.

"Mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar fokus dalam menentukan dan menerapkan berbagai kebijakan penanganan dan penanggulangan Covid-19, dengan menitikberatkan pada kesehatan masyarakat," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Sebut Pengetatan Kembali PSBB Bisa Berlaku di Provinsi Lain

Bambang menegaskan, pemerintah saat ini perlu memastikan ketersediaan fasilitas di rumah sakit untuk melayani pasien Covid-19.

Bertalian dengan itu, keamanan dan kesehatan dokter serta tenaga medis juga perlu diperhatikan.

Ia mengatakan, pemerintah perlu melakukan kontrol ketat di lapangan untuk memastikan pelayanan tersedia secara layak dan memadai.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk melakukan kontrol lapangan dan memastikan jumlah tempat tidur serta ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 untuk pasien dengan kasus berat, tersedia dengan kapasitas yang mencukupi dan memadai," tuturnya.

Baca juga: Penjelasan Pengelola soal Antrean Ambulans di RSD Wisma Atlet

Selain itu, Bambang mengatakan pemerintah perlu menyusun standard operational procedure (SOP) perihal penempatan pasien di rumah sakit dan persiapan tenaga medis yang ditugaskan di rumah sakit rujukan.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, membuat SOP dalam penempatan pasien di RS dan persiapan tenaga medis yang akan ditugaskan di rumah sakit rujukan," ujarnya.

Hingga Selasa (15/9/2020), pasien Covid-19 di Tanah Air saat ini tercatat mencapai 225.030 orang, dengan 8.965 kasus kematian dan 161.065 kasus sembuh.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 493 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.507, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 225.030

Merespons angka kasus Covid-19 yang masih terus bertambah, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo mengendalikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang menyumbang kasus terbesar di Indonesia.

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, akan ada empat strategi yang digunakan.

"Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak pelanggar peraturan.

Baca juga: Jokowi Minta Angka Kematian dan Kasus Harian Covid-19 di 9 Provinsi Diturunkan

Strategi ketiga, yakni meningkatkan manajemen perawatan pasien Covid-19.

"Ini untuk menurunkan angka kematian sekaligus mendongkrak angka kesembuhan," ucap Wiku.

Strategi terakhir, akan ada penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di 9 provinsi tersebut.

"Jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah tertentu di provinsi tersebut. Berarti di kabupaten/kota dan juga di dalam kabupaten/kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana dan itu harus ditangani dengan segera," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com