Jokowi Minta Angka Kematian dan Kasus Harian Covid-19 di 9 Provinsi Diturunkan

Kompas.com - 16/09/2020, 08:48 WIB
Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta angka kematian dan laju penularan virus corona atau Covid-19 di sembilan provinsi diturunkan.

Kesembilan provinsi yang menyumbang angka kematian dan kasus baru Covid-19 secara drastis ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 Naik 10,4 Persen dalam Sepekan

"Presiden telah menugaskan Menko Marves Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB bekerja sama dengan Menkes Terawan untuk menangani kasus Covid-19," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9/2020).

"Targetnya adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan kesembuhan, dan menurunkan angka kematian dalam dua minggu ke depan," lanjut Wiku.

Untuk itu, lanjut Wiku, Presiden meminta penerapan aturan tentang pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.

Wiku mengatakan, penerapan aturan tersebut menyertakan sanksi pidana yang bisa diterapkan dalam menertibkan masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Satgas: Kasus Kematian Covid-19 Naik 2,2 Persen dalam Sepekan

Selain itu, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memperbaiki manajemen perawatan pasien Covid-19 di sembilan provinsi itu.

"Peningkatan manajemen perawatan pasien Covid berguna untuk menurunkan mortality rate (angka kematian) dan meningkatkan tingkat kesembuhan, dan spesifik dalam penanganan klaster Covid di setiap provinsi," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk mengawal kasus penyebaran virus corona di 8 provinsi.

Wilayah yang harus dikawal secara khusus ini melaporkan penambahan kasus harian lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

Baca juga: Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun 41,4 Persen dalam Sepekan

"Bapak Presiden meminta dua minggu ini dikoordinasikan, dikonsentrasi di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (14/9/2020).

"Dan (Presiden) menugaskan Wakil Ketua Komite Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Satgas Covid untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi,” sambungnya.

Adapun delapan provinsi yang menjadi prioritas penanganan Covid-19 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X