Satgas Penanganan Covid-19 Sebut Pengetatan Kembali PSBB Bisa Berlaku di Provinsi Lain

Kompas.com - 16/09/2020, 09:30 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (15/9/2020). Dok. BNPBJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (15/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pengetatan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) bisa berlaku di provinsi selain DKI Jakarta.

Pengetatan kembali PSBB bisa diberlakukan apabila lonjakan kasus harian serta angka kematian terus meningkat dan tingkat kesembuhan menurun.

Baca juga: Sikap Jokowi soal Pengetatan Kembali PSBB DKI Jakarta...

"Apabila kasusnya meningkat dan mulai tidak terkendali dan berjalan cukup lama maka perlu ada pengetatan pada aktivitas-aktivitas tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kasus tersebut," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9/2020).

"Di mana kami ikut terlibat di dalam proses konsultasi tersebut sehingga dihasilkan pengetatan lebih yang dilakukan di Pemerintah DKI, dan ini tidak tertutup juga untuk seluruh daerah di Indonesia apabila kondisinya seperti tadi," lanjut dia.

Wiku mengatakan, provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten yang terus berstatus zona merah lebih waspada dan bekerja ekstrakeras untuk menurunkan penambahan kasus harian serta angka kematian.

Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah tersebut lebih mendisiplinkan masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan saat berkegiatan di ruang publik.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik 10,4 Persen dalam Sepekan, Pandemi Belum Usai...

"Sudah kami sampaikan beberapa daerah yang sudah sananya merah selama beberapa minggu ini adalah alarm. Maka, harus dilakukan reaksi untuk pengendalian yang lebih ketat agar kondisinya menjadi lebih baik," papar Wiku.

"Kita perlu sadari bahwa pandemi ini belum berakhir, masih ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita tidak boleh lengah, masyarakat harus terus bekerja sama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan yang tidak terkendali," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X