Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Arteria Dahlan Adu Mulut dengan Ahmad Sahroni...

Kompas.com - 14/09/2020, 15:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan terlibat adu mulut dengan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni dalam rapat kerja Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Adu mulut itu bermula saat Arteria merespons usulan penambahan anggaran bagi Polri sebesar Rp 19,6 triliun.

Fraksi PDI-P, menurut Arteria, mendukung usulan itu. Sebab, tugas Polri pada masa pandemi cukup banyak.

Arteria kemudian menyinggung Polri yang kurang responsif dalam mengusut perkara pembakaran bendera PDI-P.

Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)
"Saya hanya kasih contoh waktu pembakaran bendera di depan. Ada pembakaran bendera PDI-P, Kapolres Jakpus enggak tahu ada apa, Kapolda Metro (bilang) 'enggak tahu Pak, akan dikabarin'. Sampai sekarang juga tidak dikabari," kata Arteria.

Baca juga: Komisi III dan Polri Gelar Bahas Anggaran 2021 Tanpa Dihadiri Kapolri

Mendengar pernyataan Arteria, Sahroni selaku pimpinan rapat melakukan interupsi.

Menurut Sahroni, rapat kali ini merupakan bentuk dari fungsi pengawasan DPR kepada usulan anggaran Polri. Ia meminta pernyataan Arteria tidak melenceng dari hal tersebut.

"Pak Arteria, ini fungsi pengawasan. Jangan melibatkan di luar fungsi pengawasan," pinta Sahroni.

Namun Arteria berpendapat, pernyataannya itu bagian dari implementasi penganggaran pada Polri.

"Kaitannya kan dengan anggaran," jawab Arteria.

Baca juga: Polri Akan Pidanakan Pelanggar Protokol Kesehatan Jika Terus Bandel

Tanpa mempedulikan jawaban Arteria, Sahroni kemudian mengingatkan kepada seluruh peserta rapat komisi untuk fokus dalam hal pengawasan terhadap usulan penambahan anggaran Polri.

Sahroni sekaligus meminta Arteria secara khusus supaya pembahasan anggaran ini tak dicampuradukkan dengan dinamika partai politik.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni du Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni du Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020).
"Jangan sampai anggaran terkait hubungan parpol. Ini menyikapinya jangan sampai mencampuri urusan anggaran," kata Sahroni.

Arteria kemudian memotong pernyataan Sahroni. Ia bersikukuh pernyataannya itu tak keluar dari topik yang sedang dibahas.

"Pak Ketua, saya sebenarnya juga bahas anggaran tapi Pak Ketua sudah berprasangka. Jadi jangan terlalu diinin Pak Ketua, saya angka-angka semua. Jadi kalau begini saya juga enggak nyaman dipimpin sama ketua," ujar Arteria.

Setelah itu, rapat pun berlangsung kondusif seperti sedia kala.

Baca juga: Anggaran Pengamanan Moto GP dan Piala Dunia Polri Diusulkan Dialihkan

Sebelumnya dalam rapat, Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp 19,668 triliun dengan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 111,975 triliun.

"Polri telah mengusulkan tambahan anggaran rupiah murni pada penetapan pagu alokasi anggaran TA 2021 kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas sesuai surat Kapolri nomor b/5487/VIII/ren.2.3/2020 sebesar Rp 19,668 triliun," kata Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa pagu anggaran Polri tahun 2021 sebesar Rp 111,9 triliun itu diprioritaskan untuk lima program yaitu pertama, program profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebesar Rp 2,401 triliun.

Kedua, program penyelidikan dan penyidikan pidana sebesar Rp 5,496 triliun. Ketiga, program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp 37,900 triliun.

Baca juga: Polri Ajukan Tambahan Anggaran 2021 Senilai Rp 19,6 Triliun

Keempat, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp 17,017 triliun serta kelima program dukungan manajemen sebesar Rp 49,159 triliun.

"Kemudian, jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai Rp 53,977 triliun atau 48,21 persen. Belanja barang Rp 28,707 triliun atau 25,64 persen. Belanja modal sebesar Rp 29,290 triliun atau 26,16 persen," ujarnya.

Namun, Eddy mengatakan, pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sehingga Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 19,6 triliun yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp 4,487 triliun dan belanja modal Rp 15,180 triliun.

"Tentunya pada kesempatan ini kami mohon dukungan penuh dari bapak pimpinan Komisi III dan seluruh anggota agar usulan ini bisa dipenuhi," ujar Gatot Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com