Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Seluruh Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Miliki Potensi Kerawanan

Kompas.com - 11/09/2020, 17:53 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 memiliki potensi kerawanan masing-masing sesuai karakteristik daerah.

“Semua wilayah dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak lanjutan 2020, tentunya semua memiliki potensi kerawanan sesuai kerakteristik masing-masing daerah,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Polri Dorong Zona Merah Miliki Penegak Protokol Kesehatan Internal

Namun, Awi tidak dapat membeberkan daerah apa saja yang termasuk kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. Ia hanya mengungkapkan unsur-unsur untuk mengukur indeks potensi kerawanan suatu daerah.

Terdapat 5 dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator, untuk menentukan tingkat kerawanan.

Pertama, dimensi penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Variabelnya terdiri dari profesionalitas penyelenggara, profesionalitas Bawaslu atau panwas, serta profesionalitas pengamanan.

Kemudian, dimensi peserta yang terdiri dari lima variabel, yaitu potensi konflik calon, dukungan ASN, dukungan partai, politik uang atau sarana prasarana, serta politik identitas.

Baca juga: Polri Akan Tingkatkan Patroli Siber Pilkada 2020 untuk Cegah Hoaks

Dimensi ketiga adalah partisipasi masyarakat. Variabelnya adalah partisipasi masyarakat dan pengaruh paslon.

Selanjutnya, dimensi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terdiri dari, sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.

Terakhir, terdapat tiga variabel dalam dimensi ambang gangguan. Rinciannya, potensi kriminalitas, administrasi kependudukan, dan gangguan kamtibmas.

"Informasi tersebut dijadikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk melakukan deteksi dini dan mencegah hal yang tidak diinginkan," kata Awi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com