Kompas.com - 14/09/2020, 12:01 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan yang menyebut lembaga antirasuah itu tidak berani mengambil alih kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam menanggapi kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai KPK hanya melakukan pencitraan saat gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejagung, namun tidak mengambilalih penanganan kasusnya.

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut, termasuk tentu dari rekan-rekan di ICW. Namun perlu kami sampaikan bahwa ini bukan soal berani atau tidak berani pengambilan kasus dari APH (aparat penegak hukum) lain," kata Ali, Senin (14/9/2020).

Baca juga: KPK Undang Polri-Kejagung Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, ICW Harap Tak Cuma Formalitas

Ali menegaskan, pengambilalihan kasus dari aparat penegak hukum lain tidak boleh berdasarkan pada keberanian.

Namun, harus berdasarkan aturan hukum yaitu Pasal 6, 8, dan 10A Undang-undang KPK.

Pasal 6 UU KPK menyatakan, tugas-tugas KPK antara lain berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan supervisi terhadap instansi terebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus-kasus Djoko Tjandra yang Tertunda Kelengkapan Berkas...

Pasal 8 UU KPK mengatur, pelaksanaan tugas koordinasi tersebut sedangkan Pasal 10A UU KPK mengatur kewenangan KPK untuk mengambilalih penanganan perkara kasus korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Adapun sejumlah alasan agar KPK dapat mengambil alih penanganan perkara tersebut antara lain, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, penanganan tindak pidana korupsi tanpa penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi

"Di sini adalah bagaimana cara berhukum yang benar tentu dengan mengikuti ketentuan uu yang berlaku yang dalam hal ini Pasal 6, 8 dan 10 A UU KPK," ujar Ali.

Baca juga: KPK Belum Putuskan soal Pengambilalihan Kasus Jaksa Pinangki dari Kejagung

Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai gelar perkara yang dilakukan KPK bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung hanyalah pencitraan agar KPK terlihat serius menanggapi kasus Djoko Tjandra.

"Sebab, publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya," kata Kurnia, Sabtu (12/9/2020).

Adapun pada Jumat (11/9/2020), KPK melakukan gelar perkara kasus Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Usai gelar perkara, pimpinan KPK menyatakan pihaknya belum memutuskan mengambil alih penanganan perkara tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Nasional
Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Nasional
Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Nasional
KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

Nasional
BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

Nasional
Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

Nasional
Mendagri Minta Plt Dirjen Pembangunan Daerah Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Mendagri Minta Plt Dirjen Pembangunan Daerah Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Nasional
Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.