Terkait Pengambilalihan Kasus Djoko Tjandra, KPK: Ini Bukan soal Berani atau Tidak

Kompas.com - 14/09/2020, 12:01 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan yang menyebut lembaga antirasuah itu tidak berani mengambil alih kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam menanggapi kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai KPK hanya melakukan pencitraan saat gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejagung, namun tidak mengambilalih penanganan kasusnya.

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut, termasuk tentu dari rekan-rekan di ICW. Namun perlu kami sampaikan bahwa ini bukan soal berani atau tidak berani pengambilan kasus dari APH (aparat penegak hukum) lain," kata Ali, Senin (14/9/2020).

Baca juga: KPK Undang Polri-Kejagung Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, ICW Harap Tak Cuma Formalitas

Ali menegaskan, pengambilalihan kasus dari aparat penegak hukum lain tidak boleh berdasarkan pada keberanian.

Namun, harus berdasarkan aturan hukum yaitu Pasal 6, 8, dan 10A Undang-undang KPK.

Pasal 6 UU KPK menyatakan, tugas-tugas KPK antara lain berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan supervisi terhadap instansi terebut.

Baca juga: Kasus-kasus Djoko Tjandra yang Tertunda Kelengkapan Berkas...

Pasal 8 UU KPK mengatur, pelaksanaan tugas koordinasi tersebut sedangkan Pasal 10A UU KPK mengatur kewenangan KPK untuk mengambilalih penanganan perkara kasus korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Adapun sejumlah alasan agar KPK dapat mengambil alih penanganan perkara tersebut antara lain, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, penanganan tindak pidana korupsi tanpa penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi

"Di sini adalah bagaimana cara berhukum yang benar tentu dengan mengikuti ketentuan uu yang berlaku yang dalam hal ini Pasal 6, 8 dan 10 A UU KPK," ujar Ali.

Baca juga: KPK Belum Putuskan soal Pengambilalihan Kasus Jaksa Pinangki dari Kejagung

Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai gelar perkara yang dilakukan KPK bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung hanyalah pencitraan agar KPK terlihat serius menanggapi kasus Djoko Tjandra.

"Sebab, publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya," kata Kurnia, Sabtu (12/9/2020).

Adapun pada Jumat (11/9/2020), KPK melakukan gelar perkara kasus Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Usai gelar perkara, pimpinan KPK menyatakan pihaknya belum memutuskan mengambil alih penanganan perkara tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X