DPR: Subsidi Kuota Tak Selesaikan Masalah, Banyak Siswa Tak Punya Smartphone

"Hampir pasti di daerah tertinggal yang juga tidak ada internet, akses anak-anak terhadap buku kan kecil sekali. Maka langkah-langkah inovatif Kemendikbud yang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi sangat penting," kata Huda.

Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh Dapat Memicu Anak Jadi Korban Kekerasan

"Yang tidak bisa mengakses internet, diberikan akses buku sebanyak-banyaknya. Supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran dan bisa juga menjadi alternatif anak-anak mencari penyegaran selama belajar di rumah," tegasnya.

Mengutip Kompas.id, Sabtu (29/8/2020), Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, seharusnya pendataan masalah dalam pembelajaran jarak jauh dilakukan sejak awal penutupan sekolah karena pandemi Covid-19.

Ketiadaan peta masalah membuat bantuan pemerintah hanya berpihak kepada kelompok tertentu, seperti subsidi kuota internet ini hanya untuk mereka yang memiliki gawai dan mereka yang melaksanakan pembelajaran daring.

”Lagi pula yang melakukan pendataan, kan, tidak mesti Kemendikbud, ada dinas pendidikan dan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) yang menjadi bagian struktur Kemendikbud di daerah. Seharusnya dari awal Kemendikbud menggerakkan dua lembaga ini untuk mendata permasalahan dalam PJJ (pembelajaran jarak jauh) sehingga intervensi negara ke mereka pun bisa sejak awal PJJ,” kata Satriwan.

Pemberian bantuan yang sama rata tersebut, kata Anggi Afriansyah, peneliti sosiologi pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menimbulkan bias kelas.

Sebagaimana pembelajaran daring, lagi-lagi yang diuntungkan masyarakat di perkotaan dan dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

Baca juga: Ketua MPR Minta Kemendikbud dan Kemenkominfo Kerja Sama Pengadaan Gawai untuk PJJ

Meskipun ada anggaran untuk subsidi kuota internet, kata Anggi, seharusnya tetap ada skala prioritas.

Bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga miskin yang selama ini tidak mempunyai akses memadai pada kuota internet. Untuk guru, prioritas pada guru honorer karena mereka selama paling terdampak akibat pandemi ini.

”Kemudian, seperti yang ditanyakan banyak pihak, bagaimana mereka yang tidak terakses internet, tidak punya gawai? Apa subsidi bagi mereka. Jika yang mendapat prioritas selalu yang punya akses terhadap fasilitas, tentu menjadi tidak adil,” kata Anggi.