Ketua MPR Minta Kemendikbud dan Kemenkominfo Kerja Sama Pengadaan Gawai untuk PJJ

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19.

Ia mengetahui Kemendikbud akan memberikan kuota internet gratis kepada para guru dan siswa untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kendati demikian ia menilai pemberian kuota internet gratis tak serta-merta menyelesaikan permasalahan pembelajaran jarak jauh.

Sebabnya, di beberapa daerah belum ada akses internet yang memadai. Karena itu ia mengatakan pemberian kuota internet gratis harus dibarengi dengan pengadaan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni.

Baca juga: Nadiem Makarim Diminta Selaraskan Aturan PJJ dengan UU yang Ada

"Kami minta Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenkominfo agar memberikan bantuan pengadaan barang untuk sekolah yakni gawai dan membangun infrastruktur telekomunikasi," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

"Sehingga kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut tetap terlaksana, sebab bantuan kuota internet hanya bisa bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal yang baik," lanjut dia.

Ia pun mendorong pemerintah mengoptimalkan metode luring jika metode daring masih memiliki banyak kendala.

Kendati demikian pelaksanaan pembelajaran secara luring harus tetap mengedepankan protokol kesehatan.

"Pemerintah harus memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam sistem pembeljaran jarak jauh selama masa pandemi, sehingga diharapkan memberikan harapan siswa dapat mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).