Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Mengapa Nadiem Makarim Perlu Rancang Peta Kebutuhan PJJ...

Kompas.com - 31/07/2020, 11:17 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, peta kebutuhan anak untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) penting dirancang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebab, tak semua kebutuhan PJJ dapat dipenuhi oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Relaksasi BOS itu mungkin hanya bisa beli pulsa. Tapi kan tidak bisa untuk mengadakan smartphone, misalnya" ujar Syaiful saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

"Oke misalnya bisa buat beli pulsa. Tapi mungkin hanya untuk kebutuhan satu bulan. Setelah itu habis. Maka, ini (peta kebutuhan) jadi penting. Karena tidak bisa semua diserahkan begitu saja ke BOS," lanjut dia.

Baca juga: Darwin, Bocah 12 Tahun yang Jualan Cilok Keliling untuk Biaya Belajar Online

Syaiful melanjutkan, apabila memiliki peta kebutuhan, Kemendikbud mampu mengetahui mana daerah di Indonesia yang tidak dapat menerapkan PJJ karena kekurangan sarana prasarana dan infrastruktur.

Dengan demikian, Kemendikbud dapat melakukan langkah selanjutnya agar anak tetap bisa bersekolah melalui daring di masa pandemi ini.

"Supaya ketemu besaran kebutuhannya berapa sih? Kan sekarang Kemendikbud belum punya, misalnya mau diintervensi kebutuhannya sekian triliun. Itu kan enggak ada," tutur Politisi PKB ini.

"Tapi saat sudah ketemu, oh siswa yang tidak punya smartphone segini, yang tidak bisa beli pulsa segini, oh yang infrastrukturnya belum siap segini. Baru diomongin, berapa persentase yang dicover APBN atau bisakemitraan," lanjut dia.

Baca juga: Demi Cucu Bisa Belajar Online, Nenek Ini Pinjam Ponsel Pintar Tetangga

Syaiful menegaskan pemenuhan kebutuhan anak dalam PJJ memang tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya pihak lain juga dapat terlibat di dalamnya.

"Bisa corporate social responsibility (CSR) di korporasi besar, APBD, atau partisipasi masyarakat," jelas Huda.

Komisi X mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah demi merancang peta kebutuhan itu. Pasalnya, dinas pendidikan daerah lah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya masing-masing.

"Teknisnya kuatkan koordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota ya, karena merekalah yang punya sekolah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com