JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengakui bahwa subsidi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari pemerintah tidak menyentuh akar permasalahan pelaksanaan belajar daring di masa pandemi ini.
Sebab, kata Huda, tidak semua siswa memiliki smartphone atau ponsel pintar untuk mengikuti PJJ.
"Memang diakui bahwa subisidi kuota tidak menyelesaikan masalah, karena banyak siswa yang tidak punya handphone," katanya saat dihubungi, Rabu (9/9/2020).
Baca juga: Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh akibat Pandemi Covid-19
Pemerintah menggangarkan uang sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet tersebut.
Menurut Huda, pemerintah juga perlu menganggarkan subsidi pengadaan smartphone bagi masyarakat miskin.
"Kami mendorong Kemendikbud, salah satu faktor yang bisa membuat PJJ efektif adalah pemerintah menyubsidi pengadaan smartphone," tuturnya.
Di lain sisi, ia mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan subisidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen itu.
Namun, Huda meminta pemerintah memastikan penyaluran subsidi kuota internet tersebut tepat sasaran.
"Tinggal dipastikan tepat sasaran dan tepat jumlah," ujar Huda.
Menurut Huda, ada potensi subisidi kuota internet itu dimanfaatkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan agar pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak bermain-main dalam penyaluran subsidi kuota internet.
"Kami minta kejujuran dari pihak sekolah, komite sekolah, untuk tdk menambah kesemrawutan darurat pendidikan kita. Prinsipnya, semua inisiatif kita apresiasi," tuturnya.
Selain itu, Huda mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerhatikan para siswa di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang bahkan tidak memiliki akses internet.
Diakuinya infrastruktur teknolgi informasi pun belum merata di seluruh wilayah Tanah Air.
Dia mengatakan, Kemendikbud dapat menyalurkan buku-buku subsidi untuk para siswa di daerah 3T agar mereka tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik.