Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi VIII Berharap Definisi Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Diubah

Kompas.com - 08/09/2020, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang berharap ada perubahan definisi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Pasalnya, definisi kekerasan seksual pada Bab Ketentuan Umum dalam RUU tersebut mendapat pertentangan dari salah satu fraksi.

"Saya berharap kita ke tengah untuk menemukan frasa yang dikhawatirkan terhadap UU ini agar yang dimaksud untuk dicegah, dapat tercegah dengan baik," kata Marwan dalam acara dialog mengenai RUU PKS dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan secara daring, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan: Ada yang Salah Memahami Definisi RUU PKS

Menurut Marwan, dengan adanya perubahan itu maka makna dari definisi kekerasan seksual tidak sampai melanggar norma agama dan adat.

Dengan demikian, mencari frasa yang tepat dinilainya menjadi salah satu cara agar RUU PKS tersebut bisa dilanjutkan.

Selain itu, kata Marwan, sejumlah anggota DPR menilai bahwa definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS terlalu liberal dan feminis.

"Kalau memang ini dikhawatirkan terlalu. Pandangan terhadap definisi UU, kalau seperti ini cantumannya terlalu liberal, bebas dan feminis. Karena itu, kita tinggal cari frasa yang baik supaya tidak terjadi makna ambigu terhadap makna definisi," ucap Marwan.

Baca juga: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan?

Marwan menilai kekhawatiran anggota DPR yang menganggap RUU PKS terlalu liberal bisa dibendung dan peraturan perundang-undangan itu dapat segera disahkan

Sebab, RUU tersebut sangat penting untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan membantu para korban.

"Jadi tidak ada cara lain, memang UU ini diperlukan. Cuma bagaimana kita yakinkan anggota DPR yang terbelah di Senayan bahwa ini UU bukan liberal dan feminis tapi kebutuhannya memang menjawab kekosongan hukum terhadap kejadian dan peristiwa yang ada," ucap dia.

Selain itu, Marwan memastikan bahwa para anggota DPR yang berbeda pandangan bukan berarti tidak setuju dengan adanya UU tersebut.

Ia mengatakan, fraksi yang menentang pengesahan RUU PKS saat ini hanya tidak setuju dengan definisi yang tercantum di dalamnya.

"Kalau begitu kita perbaiki definisinya, tolong carikan frasa yang berubah dari sini sehingga kekhawatiran liberal dan feminis bisa diperkecil," kata dia.

Baca juga: Kentalnya Perilaku Patriarki di DPR Dinilai Hambat Pengesahan RUU PKS

Dalam proses pembahasan RUU PKS, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menyatakan menolak pengesahan draf. Bahkan, Fraksi PKS tidak setuju dengan pembentukan tim perumus.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan tersebut didasarkan pada alasan mengenai potensi pertentangan materi RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.

Menurut dia, hal itu akan menimbulkan polemik di masyarakat.

"Fraksi PKS bukan tanpa upaya, memberi masukan, sehingga sampai pada kesimpulan menolak draf RUU. Fraksi sudah secara tegas memberikan masukan perubahan tetapi tidak diakomodasi dalam RUU," ujar Jazuli saat dikonfirmasi, Selasa (5/2/2019).

Jazuli mengatakan, Fraksi PKS mempersoalkan mengenai definisi dan cakupan kekerasan seksual.

Ia menilai, definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

Bahkan, kata Jazuli, ketentuan itu berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

Sikap Fraksi PKS ini, lanjut Jazuli, diperkuat dengan adanya penolakan dari tokoh-tokoh agama, para ahli, ormas, dan elemen masyarakat lainnya terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Atas dasar itulah, Fraksi PKS semakin mantap dan yakin untuk menolak draf RUU tersebut serta akan menempuh langkah konstitusional agar DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut," kata Jazuli.

Baca juga: Ini Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pasal ini menyatakan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Sementara, cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari:

a. pelecehan seksual;

b. eksploitasi seksual;

c. pemaksaan kontrasepsi;

d. pemaksaan aborsi;

e. perkosaan;

f. pemaksaan perkawinan;

g. pemaksaan pelacuran;

h. perbudakan seksual; dan

i. penyiksaan seksual.

Sedangkan Pasal 11 ayat (2) menyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Nasional
15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

Nasional
Bawaslu Curhat Tak Boleh Rekrut ASN Jadi Petugas Ad Hoc Seperti KPU

Bawaslu Curhat Tak Boleh Rekrut ASN Jadi Petugas Ad Hoc Seperti KPU

Nasional
ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

Nasional
Vonis Ferdy Sambo di Depan Mata, Menanti Putusan Adil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan...

Vonis Ferdy Sambo di Depan Mata, Menanti Putusan Adil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan...

Nasional
Terima Mahasiswa Chuo University Tokyo, Dompet Dhuafa Bangga Jadi Sarana Studi Lintas Negara dan Agama

Terima Mahasiswa Chuo University Tokyo, Dompet Dhuafa Bangga Jadi Sarana Studi Lintas Negara dan Agama

Nasional
DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

Nasional
Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Nasional
Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.