Kompas.com - 07/09/2020, 10:45 WIB
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) menerima lukisan dari pelukis Yayak Yatmaka (kedua kanan) dan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) saat pembukaan pameran tunggal lukisan karya Yayak Yatmaka di Galeri AJBS, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/3/2020). Pameran yang berlangsung hingga 22 Maret tersebut mamerkan  lukisan potret sejumlah tokoh dunia dan kehidupan masyarakat dengan tema Semua orang itu guru. ANTARA FOTO/ZABUR KARURUMantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) menerima lukisan dari pelukis Yayak Yatmaka (kedua kanan) dan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) saat pembukaan pameran tunggal lukisan karya Yayak Yatmaka di Galeri AJBS, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/3/2020). Pameran yang berlangsung hingga 22 Maret tersebut mamerkan lukisan potret sejumlah tokoh dunia dan kehidupan masyarakat dengan tema Semua orang itu guru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas presiden (presidential threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Uji materi itu dimohonkan Rizal bersama seorang rekannya bernama Abdulrachim Kresno.

Keduanya meminta agar ambang batas presiden dihilangkan dan Mahkamah menyatakan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Adapun, Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Baca juga: Batas Maksimal dan Minimal Presidential Threshold Diusulkan Diatur dalam RUU Pemilu

"Menyatakan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," bunyi petikan petitum dalam berkas permohonan yang diunggah laman MK RI.

Berdasarkan dokumen yang diunggah di laman MK, diketahui bahwa permohonan itu diregistrasi pada Jumat (4/9/2020) lalu.

Pemohon berpandangan bahwa adanya presidential threshold telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebab, dengan ketentuan itu, tak semua warga negara bisa mencalonkan diri sebagai presiden.

Baca juga: PDI-P Rekomendasikan Presidential Threshold Tetap 20 Persen

Pencalonan presiden hanya dapat dilakukan melalui partai politik yang punya suara besar.

Hal ini dinilai pemohon sebagai upaya partai besar untuk menghilangkan pesaing dalam Pilpres.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Nasional
Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Nasional
UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X