Saran Ahli, Pemerintah Segera Ubah Fokus ke Eliminasi Kasus Covid-19

Kompas.com - 02/09/2020, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut, pemerintah sebenarnya masih punya waktu untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Meski hingga 6 bulan belum ada tanda-tanda wabah berakhir, Dicky yakin kondisi akan membaik jika pemerintah fokus pada pengendalian kasus.

"Ini belum terlalu telat jika kita segera mengubah strategi pengendalian kita menjadi fokus pada eliminasi dari Covid-19," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Drastis Akhir Agustus, Satgas Akui Libur Panjang Jadi Pemicunya

Dicky mengatakan, sejak awal masa pandemi, pemerintah tak cukup serius untuk mengeliminasi kasus Covid-19.

Tracing dan tracking cenderung lambat. Begitu pula dengan kebijakan pembatasan di berbagai bidang.

Belum lama pembatasan diberlakukan, pemerintah justru melakukan pelonggaran, mulai dari sektor transportasi, perkantoran, pendidikan, pariwisata, bahkan hiburan.

Oleh karena itu, kata Dicky, sejak awal bisa diprediksi bahwa hingga 6 bulan masa pandemi, penularan kian masif dan pemerintah semakin tertekan karena persoalan ekonomi.

"Fenomena ini bukan sesuatu yang tidak bisa diprediksi sejak awal, sudah bisa diprediksi dan saat ini terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia," ucap Dicky.

Menurut Dicky, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini yakni kembali menguatkan pengendalian pandemi melalui eliminasi kasus Covid-19.

Tracing dan tracking harus lebih dimasifkan. Selain itu, pembatasan di berbagai bidang juga harus kembali diperketat.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik 32,9 Persen Pekan Terakhir Agustus, Satgas: Ini Mengagetkan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.