Saran Ahli, Pemerintah Segera Ubah Fokus ke Eliminasi Kasus Covid-19

Kompas.com - 02/09/2020, 14:59 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut, pemerintah sebenarnya masih punya waktu untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Meski hingga 6 bulan belum ada tanda-tanda wabah berakhir, Dicky yakin kondisi akan membaik jika pemerintah fokus pada pengendalian kasus.

"Ini belum terlalu telat jika kita segera mengubah strategi pengendalian kita menjadi fokus pada eliminasi dari Covid-19," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Drastis Akhir Agustus, Satgas Akui Libur Panjang Jadi Pemicunya

Dicky mengatakan, sejak awal masa pandemi, pemerintah tak cukup serius untuk mengeliminasi kasus Covid-19.

Tracing dan tracking cenderung lambat. Begitu pula dengan kebijakan pembatasan di berbagai bidang.

Belum lama pembatasan diberlakukan, pemerintah justru melakukan pelonggaran, mulai dari sektor transportasi, perkantoran, pendidikan, pariwisata, bahkan hiburan.

Oleh karena itu, kata Dicky, sejak awal bisa diprediksi bahwa hingga 6 bulan masa pandemi, penularan kian masif dan pemerintah semakin tertekan karena persoalan ekonomi.

"Fenomena ini bukan sesuatu yang tidak bisa diprediksi sejak awal, sudah bisa diprediksi dan saat ini terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia," ucap Dicky.

Menurut Dicky, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini yakni kembali menguatkan pengendalian pandemi melalui eliminasi kasus Covid-19.

Tracing dan tracking harus lebih dimasifkan. Selain itu, pembatasan di berbagai bidang juga harus kembali diperketat.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik 32,9 Persen Pekan Terakhir Agustus, Satgas: Ini Mengagetkan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X