Kemensos akan Salurkan Bantuan Beras ke 10 Juta Peserta PKH

Kompas.com - 27/08/2020, 19:08 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial ( Kemensos) akan menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) beras kepada 10 juta peserta Program Keluarga Harapan ( PKH).

Hal itu juga upaya untuk mendukung menjaga gizi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Nantinya, distribusi dilaksanakan selama tiga bulan terhitung Juli-September 2020," kata Menteri Sosial Juliari Batubara melalui keterangan tertulis, Kamis (26/8/2020).

"Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memperoleh bantuan 15 kg per bulan dengan kualitas beras medium," lanjut dia.

Baca juga: KPK: Keberhasilan Kepala Daerah Bisa Diukur dari Besar-Kecil Subsidi dan Bansos

Mensos menyatakan, Bansos Beras akan disalurkan untuk KPM peserta PKH. Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.

Penyaluran Bansos Beras disalurkan Perum Bulog sampai pada titik pengantaran tertentu.

Adapun, anggaran yang disiapkan untuk Bansos Beras kepada 10 juta KPM sebesar Rp 5,41 triliun.

Penerima bansos beras merupakan peserta PKH karena merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka dinilai pemerintah sangat terdampak pandemi Covid-19.

Juliari menambahkan, PKH telah memiliki struktur SDM yang baik, sehingga lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program Bansos Beras.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Akan Salurkan Bansos Sekaligus Kampanye Masker

Peserta PKH juga bukan sasaran program Bantuan Sosial Sembako (BSS) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Nantinya, Dinas Sosial setempat bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bansos beras di seluruh kabupaten dan kota, penanganan pengaduan di provinsi, koordinasi Bansos beras dengan koordinator provinsi pendamping PKH dan pemerintah kabupaten serta kota.

Juliari pun memastikan data yang dihimpun telah valid karena sudah diperbaharui.

"Dan pada DTKS telah dilakukan update serta telah siap digunakan. Selain itu dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

Nasional
Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

Nasional
Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Nasional
Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Nasional
Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Nasional
Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Nasional
Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Nasional
Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Nasional
UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

Nasional
Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Nasional
UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X