KPK: Keberhasilan Kepala Daerah Bisa Diukur dari Besar-Kecil Subsidi dan Bansos

Kompas.com - 26/08/2020, 18:20 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan, tingkat keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya dapat dinilai dari besar kecilnya anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial di daerah tersebut.

"Seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran subsidinya atau bansos setiap tahun," kata Alex dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8/2020).

Alex menuturkan, besarnya anggaran bantuan sosial di sebuah daerah menunjukkan kegagalan kepala daerah menekan angka kemiskinan di daerahnya.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Rampung pada November 2020

Sebaliknya, menurut Alex, kepala daerah yang berhasil adalah kepala daerah yang anggaran subsidi bantuan sosialnya terus menurun setiap tahunnya.

"Kalau alokasi anggaran subsisi bansos setiap tahun itu bertambah terus sampai tahun ke depan, kan bisa dikatakan gagal nih kepala daerahnya karena semakin banyak penduduk miskin," ujar Alex.

Alex mengatakan, penyaluran subsidi dan bantuan sosial tersebut juga harus dipastikan tepat sasaran.

Baca juga: Gelar Rapat Konsolidasi, Kemensos Bahas Permasalahan Teknis Penyaluran Bansos

Ia berharap berkurangnya tingkat kemiskinan dengan melihat besar angggaran bansos dan subsidi dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah di samping mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kalau kepala daerahnya berhasil menurunkan kemiskinan saya kira layak kalau diberikan insentif, jangan hanya yang laporan keuangannya WTP," kata Alex.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

Nasional
UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Nasional
Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X