Mengenai Hak Paten Merdeka Belajar, Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem

Kompas.com - 27/08/2020, 13:15 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020). DOK. KEMENDIKBUDMendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan penggunaan nama "Merdeka Belajar" yang menjadi polemik di masyarakat.

Menurut Nadiem, polemik itu saat ini sudah selesai. Pemiliki merek dagang sudah menghibahkan merek tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Untuk hak paten Merdeka Belajar, alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan PT Cikal dan keputusannya adalah untuk menghibahkan merek dagang dan merek jasa tanpa konpensasi sama sekali, jadi secara gratis kepada Kemendikbud,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).

“Jadi sekarang sedang proses hukumnya, proses transisi hibah kepemilikan itu ada di Kemendikbud,” ucap dia.

Baca juga: Akhiri Polemik, Sekolah Cikal Hibahkan Jargon Merdeka Belajar kepada Kemendikbud

Nadiem menyebut, Kemendikbud memiliki hak paten untuk merek dagang dan jasa Merdeka Belajar bukan untuk dikomersialisasi.

Namun, Kemendikbud akan menjaganya untuk diberikan kembali kepada masyarakat yang ingin menggunakannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi alasannya kenapa kami memiliki merek dagang jasa itu agar Kemendikbud atau pemerintah yang bisa menggaransi hak menggunakan Merdeka Belajar itu tidak dimiliki satu pihak saja untuk komersialisasi,” ujar Mendikbud Nadiem.

“Jadi kamilah yang akan menjamin itu, karena kalau dibubarkan saja akan diambil lagi oleh pihak yang lainnya,” kata dia.

Mendikbud mengapresiasi PT Cikal yang menghibahkan merek tersebut tanpa kompensasi. 

“Jadi isu hak paten merdeka belajar sudah selesai, alhamdulillah, kami harap masyarakat tidak lagi cemas mengenai isu ini, karena hak ini akan dimiliki pemerintah, tapi Merdeka Belajar akan dimiliki untuk semua,” tutur Nadiem Makarim.

Baca juga: Polemik Nama Merdeka Belajar, Nadiem Dinilai Dapat Promosikan Merek Swasta

Sebelumnya, Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik di masyarakat, terutama di kalangan praktisi pendidikan.

Kebijakan tersebut dinilai dapat menguntungkan entitas pendidikan swasta tertentu.

Sebab, Merdeka Belajar sudah terdaftar sebagai merek dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X