Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Pengadaan Vaksin Covid-19 atas Kerja Sama dengan China dan UEA

Kompas.com - 24/08/2020, 19:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sebanyak 290-340 juta dosis vaksin Covid-19 tersedia pada 2021.

Retno mengatakan pemerintah telah menandatangani kontrak kerja sama saat berkunjung ke China dan Uni Emirat Arab untuk pengadaan vaksin Covid-19.

"Dari kunjungan dua negara tersebut, dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 yang telah kita secure, yang telah kita amankan adalah komitmen sebesar 20-30 juta vaksin," kata Retno usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Antusias Menyambut Calon Vaksin Covid-19

"Sementara itu untuk tahun 2021, untuk Kuartal I maka vaksin yang sudah dapat kita secure adalah antara 80-130 juta l. Kuartal II-IV yang sudah kita secure jumlahnya 210 juta. Kalau kita bicara angka 2021, maka angka yang dapat kita secure adalah 290-340 juta vaksin," tambah Retno.

Ia pun menambahkan pemerintah juga telah bekerja sama dengan kedua negara itu terkait pengadaan 20-30 juta dosis vaksin untuk digunakan pada akhir 2020.

Retno menambahkan saat ini pemerintah menggencarkan program jangka pendek untuk pengadaan vaksin lewat kerja sama dengan negara lain.

Kendati demikian pengembangan vaksin di dalam negeri tetap berlangsung sebagai program jangka panjang.

Baca juga: Jokowi Berencana Jual Vaksin Covid-19 ke Negara Lain

"Kalau teman-teman ingat, pada saat kita berbicara vaksin, maka ada dua pendekatan yang kita lakukan sekaligus, yakni pendekatan jangka pendek dan jangka panjang yang menuju kemandirian vaksin yang sedang dikembangkan oleh tim nasional kita yaitu vaksin Merah Putih," lanjut Retno.

Untuk diketahui, PT Bio Farma (Persero) dipastikan menerima bulk atau konsentrat Ready to Fill (RTF) vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang.

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine, yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa dalam perjanjian itu Bio Farma tidak sekadar mengolah dan mendistribusikan, tetapi juga ada unsur transfer teknologi.

"Dalam kunjungan ini kita ingin memastikan transformasi dari industri kesehatan kita, di mana Bio Farma kerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, bahwa menyepakati dengan Sinovac dalam hal transfer knowledge, transfer teknologi, ini yang perlu digarisbawahi," ujar Erick dalam keterangan dilansir dari Antara, Sabtu (22/8/2020).

Baca juga: Lab Covid-19 Unsoed Beroperasi, Uji Swab di Banyumas Akan Lebih Cepat

Pada 20 Agustus 2020, dilaksanakan dua penandatanganan perjanjian. Pertama, Indonesia dipastikan mendapatkan tambahan pasokan bulk vaksin Covid-19 hingga Maret 2021, tambahan pasokan sampai dengan akhir tahun 2021.

Perjanjian itu untuk menyepakati komitmen ketersediaan pasokan bulk vaccine hingga 50 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021.

Untuk dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021 dimana Sinovac akan memberikan prioritas kepada Bio Farma untuk pasokan bulk vaccine hingga akhir tahun 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com