SOROT POLITIK

Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Kompas.com - 24/08/2020, 14:43 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M Tinal. DOK. Humas Partai GolkarAnggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M Tinal.

KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M Tinal mengatakan, kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik meski pandemi Covid-19 menurunkan tingkat demokrasi di sejumlah negara.

Menurut Trifena, salah satu indikasinya dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Sjaiful Mujani Research Center (SMRC) terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia pada Rabu (12/8/2020)-Sabtu(15/8/2020).

“Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Dia mengatakan, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja. Sebab, yang menyatakan buruk masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik.

Baca juga: Cegah Konflik, 30 Ketua DPD Partai Golkar di Jatim Terpilih secara Aklamasi

Walau begitu, Trifena mengakui Indonesia mengalami penurunan demokrasi, namun tidak seburuk negara lain, seperti India dan Filipina.

Perlu diketahui, pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun ini telah menimbulkan berbagai dampak kepada berbagai negara, salah satunya menurunnya tingkat demokrasi.

Hal ini disebabkan langkah penanganan Covid-19 dan memburuknya ekonomi, melemahnya keamanan dan lainnya, sehingga memberikan kontribusi buruk terhadap penurunan demokrasi.

Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini menyebutkan, dari survei tersebut terdapat sekitar 52 persen yang menyatakan kondisi keamanan negara baik dan mampu melindungi rakyatnya

Baca juga: Ketua Komisi I Sebut Wajar Terjadi Penurunan Jalannya Demokrasi Selama Pandemi

Kemudian, untuk kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72 persen menyatakan puas.

“Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini,” ungkap Trifena.

Dia menambahkan, secara teori hasil survei tersebut bisa saja seperti itu. Namun, dengan melihat hasil itu, lanjutnya, rakyat masih percaya pada pemerintah.

“Ini membuat kami semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” imbuhnya.

Dia juga menyebut, survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca juga: Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi

“Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah, maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X