Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kemarahan Jokowi ke Para Menteri Kehilangan Kredibilitas jika Tak Ada Aksi Konkret

Kompas.com - 21/08/2020, 08:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, ancaman mengenai reshuffle menteri yang sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu hanya sekadar gimik.

Sebab, sejak video kemarahan Jokowi dalam Rapat Kabinet tersebut dibocorkan ke publik, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Presiden.

Menurut Burhanuddin, kemarahan Jokowi itu bakal kehilangan kredibilitas jika tak diikuti eksekusi reshuffle.

Baca juga: Jengkel, Jokowi Sebut Kinerja Menterinya Tangani Covid-19 Tanpa Progres

"Lama kelamaan ketika Presiden Jokowi marah terkait dengan kinerja menterinya, publik tidak lagi mempertanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," kata Burhanuddin saat merilis survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Kamis (20/8/2020).

"Artinya kemarahan itu makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti oleh aksi yang konkrit," tuturnya.

Menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia, salah satu menteri Jokowi yang banyak disorot ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mayoritas responden survei tidak percaya pada kinerja Terawan dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga ingin agar Terawan diganti.

Namun Burhanuddin menekankan, kewenangan reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

"Sebenarnya soal ganti atau tidak ganti kalau ditanyakan ke pemilih atau opinion maker (survei) itu jawabannya sudah seterang dan sebenderang matahari terbit dari timur. Cuma masalahnya yang punya hak prerogatif kan Presiden," ujar dia.

Meski begitu, kata Burhanuddin, publik sudah dapat melihat dan mengukur kemampuan Terawan dalam menangani pandemi.

Sehingga, jika pada akhirnya Jokowi tak mencopot Terawan, publik bakal bertanya-tanya ke Presiden lantaran kewenangan penggantian menteri sepenuhnya ada di tangan Kepala Pemerintahan.

"Kalau misalnya Presiden masih mempertahankan ya tentu pertanyaan wajib kita arahkan kepada Presiden kenapa masih mempertahankan Pak Terawan," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Elite Percaya Jokowi Mampu Tangani Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan kepercayaan para pemuka opini atau elite terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi Covid-19.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas elite percaya bahwa Jokowi mampu menanggulangi pandemi. Bahkan, kepercayaan elite ke Jokowi masih lebih tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap Terawan.

Baca juga: Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com