Pengamat: Kemarahan Jokowi ke Para Menteri Kehilangan Kredibilitas jika Tak Ada Aksi Konkret

Kompas.com - 21/08/2020, 08:58 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, ancaman mengenai reshuffle menteri yang sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu hanya sekadar gimik.

Sebab, sejak video kemarahan Jokowi dalam Rapat Kabinet tersebut dibocorkan ke publik, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Presiden.

Menurut Burhanuddin, kemarahan Jokowi itu bakal kehilangan kredibilitas jika tak diikuti eksekusi reshuffle.

Baca juga: Jengkel, Jokowi Sebut Kinerja Menterinya Tangani Covid-19 Tanpa Progres

"Lama kelamaan ketika Presiden Jokowi marah terkait dengan kinerja menterinya, publik tidak lagi mempertanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," kata Burhanuddin saat merilis survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Kamis (20/8/2020).

"Artinya kemarahan itu makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti oleh aksi yang konkrit," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia, salah satu menteri Jokowi yang banyak disorot ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mayoritas responden survei tidak percaya pada kinerja Terawan dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga ingin agar Terawan diganti.

Namun Burhanuddin menekankan, kewenangan reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

"Sebenarnya soal ganti atau tidak ganti kalau ditanyakan ke pemilih atau opinion maker (survei) itu jawabannya sudah seterang dan sebenderang matahari terbit dari timur. Cuma masalahnya yang punya hak prerogatif kan Presiden," ujar dia.

Meski begitu, kata Burhanuddin, publik sudah dapat melihat dan mengukur kemampuan Terawan dalam menangani pandemi.

Sehingga, jika pada akhirnya Jokowi tak mencopot Terawan, publik bakal bertanya-tanya ke Presiden lantaran kewenangan penggantian menteri sepenuhnya ada di tangan Kepala Pemerintahan.

"Kalau misalnya Presiden masih mempertahankan ya tentu pertanyaan wajib kita arahkan kepada Presiden kenapa masih mempertahankan Pak Terawan," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Elite Percaya Jokowi Mampu Tangani Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan kepercayaan para pemuka opini atau elite terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi Covid-19.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas elite percaya bahwa Jokowi mampu menanggulangi pandemi. Bahkan, kepercayaan elite ke Jokowi masih lebih tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap Terawan.

Baca juga: Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Menurut survei, 14,8 persen elite sangat percaya Jokowi mampu menangani pandemi dengan baik. Sementara, 42,8 persen cukup percaya pada Jokowi.

Kemudian, 23,4 persen elite mengaku kepercayaannya terhadap Jokowi biasa saja. Lalu, sebanyak 16,8 persen tidak percaya pada dan 2,0 persen sangat tidak percaya.

Sisanya, sebanyak 0,3 persen responden tidak menjawab.

Sementara pada Terawan, hanya 4,3 persen elite yang sangat percaya akan kinerjanya dalam menangani pandemi. Kemudian, 32,9 persen mengaku cukup percaya.

Masih pada Terawan, sebanyak 25 persen elite mengaku kepercayaanya pada Menteri Kesehatan itu biasa saja. Lalu, 26,6 persen elite mengaku tidak percaya dan 10,5 persen sangat tidak percaya.

Sisanya, sebanyak 0,7 persen responden tidak menjawab.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.