Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Kompas.com - 20/08/2020, 19:36 WIB
Petugas kesehatan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 di ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). RSUD dr. Iskak melayani permintaan tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test) gratis kepada warganya yang membutuhkan surat keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota atau luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/wsj. ANTARA FOTO/Destyan SujarwokoPetugas kesehatan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 di ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). RSUD dr. Iskak melayani permintaan tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test) gratis kepada warganya yang membutuhkan surat keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota atau luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan pandangan pemuka opini atau elite mengenai penggunaan rapid test atau tes cepat untuk deteksi awal terhadap infeksi virus corona.

Hasilnya, mayoritas responden menilai bahwa rapid test tidak efektif.

Baca juga: Kontak dengan Guru SMP Positif Corona, Perempuan Ini Rapid Test-nya Nonreaktif, Swab-nya Positif

"Mayoritas, 56,9 persen, menilai rapid test kurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus corona," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual yang digelar Kamis (20/8/2020).

Menurut survei, responden yang menilai rapid test efektif sebesar 42,4 persen. Sisanya, 0,7 responden memilih tidak menjawab.

Hasil itu berbanding terbalik dengan penilaian responden terhadap efektivitas protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang digaungkan pemerintah selama pandemi.

Mayoritas responden menilai, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta mencegah kerumunan efektif untuk mencegah Covid-19.

Sebanyak 26,3 persen responden menilai protokol tersebut sangat efektif untuk mencegah penularan virus, sedangkan 61,2 persen responden menilai cukup efektif.

Lalu, 10,9 persen responden menilai protokol tersebut kurang efektif, dan 1,6 persen responden menilai protokol itu tak efektif sama sekali.

"Soal rapid (test) mereka menganggap tidak terlalu efektif, tapi soal protokol kesehatan efektif," kata Burhanuddin.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini digelar selama awal Juli hingga awal Agustus 2020. Survei melibatkan 304 responden dari 20 kota di Tanah Air, yang seluruhnya merupakan pemuka opini atau opinion leader.

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara acak.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Penyelenggara Jaga Kualitas Rapid Test

Responden dipilih secara purposif yang umumnya dijadikan rujukan oleh media, seorang pengamat kesehatan, pengamat sosial politik, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Mereka di antaranya adalah dokter spesialis paru Erlina Burhan, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rektor UGM Panut Mulyono, Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Rektor UI Pandji Soerachman, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seniman Butet Kertarejasa, dan ratusan nama-nama besar lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X