Pengamat: Kemarahan Jokowi ke Para Menteri Kehilangan Kredibilitas jika Tak Ada Aksi Konkret

Kompas.com - 21/08/2020, 08:58 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, ancaman mengenai reshuffle menteri yang sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu hanya sekadar gimik.

Sebab, sejak video kemarahan Jokowi dalam Rapat Kabinet tersebut dibocorkan ke publik, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Presiden.

Menurut Burhanuddin, kemarahan Jokowi itu bakal kehilangan kredibilitas jika tak diikuti eksekusi reshuffle.

Baca juga: Jengkel, Jokowi Sebut Kinerja Menterinya Tangani Covid-19 Tanpa Progres

"Lama kelamaan ketika Presiden Jokowi marah terkait dengan kinerja menterinya, publik tidak lagi mempertanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," kata Burhanuddin saat merilis survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Kamis (20/8/2020).

"Artinya kemarahan itu makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti oleh aksi yang konkrit," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia, salah satu menteri Jokowi yang banyak disorot ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mayoritas responden survei tidak percaya pada kinerja Terawan dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga ingin agar Terawan diganti.

Namun Burhanuddin menekankan, kewenangan reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

"Sebenarnya soal ganti atau tidak ganti kalau ditanyakan ke pemilih atau opinion maker (survei) itu jawabannya sudah seterang dan sebenderang matahari terbit dari timur. Cuma masalahnya yang punya hak prerogatif kan Presiden," ujar dia.

Meski begitu, kata Burhanuddin, publik sudah dapat melihat dan mengukur kemampuan Terawan dalam menangani pandemi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.