Kompas.com - 20/08/2020, 08:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait polemik Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Pinangki diduga berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar Rp 7,4 miliar.

Belakangan ini, nama Pinangki kembali diperbincangkan terkait bantuan hukum yang berencana diterima olehnya.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki masih berstatus sebagai jaksa.

Baca juga: PJI Tidak Akan Berikan Pembelaan untuk Jaksa Pinangki

Oleh sebab itu, Pinangki akan mendapat bantuan hukum dari pengacara yang ditunjuk oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

"Sebagai jaksa dan anggota Persatuan Jaksa Indonesia, maka yang bersangkutan akan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk PJI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono kepada Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Picu Kritik

Bantuan hukum tersebut kemudian memancing kritik dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) serta Indonesia Corruption Watch (ICW).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai pemberian bantuan hukum dari PJI kurang tepat karena perbuatan pidana yang diduga dilakukan Pinangki tidak terkait tugasnya.

"Dari sisi etika kurang pas, karena dia bukan menjalankan tugasnya, tapi melanggar tugasnya. Jadi ya semestinya Kejaksaan atau organisasi kejaksaan, organisasi jaksa tidak memberikan bantuan hukum," kata Boyamin melalui pesan suara kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Jaksa Pinangki Bisa Dipecat jika Terbukti Bersalah di Pengadilan

Hal senada disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang berpendapat, Jaksa Pinangki tidak layak mendapat pendampingan hukum karena tindakannya telah mencoreng institusi kejaksaan.

"Tindakan Jaksa Pinangki yang bertemu dengan buronan Kejaksaan seharusnya dimaknai telah mencoreng Korps Adhyaksa itu sendiri. Sehingga yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum," kata Kurnia, Selasa (18/8/2020).

ICW khawatir pendampingan hukum akan membuat penyidikan tidak efektif serta menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan.

Pendampingan itu juga dinilai bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PJI, yang menyebutkan pembelaan dan pendampingan diberikan terhadap anggota yang terjerat masalah hukum terkait tugas profesinya.

Baca juga: Jaksa Pinangki Diberhentikan Sementara, Gajinya Tinggal Setengah

Tanggapan Kejaksaan

Kejagung sempat menanggapi kritik dari ICW tersebut. Hari Setiyono menganggap ada pemahaman yang kurap tepat terkait bantuan hukum dari PJI untuk Pinangki.

“Mungkin pemahamannya keliru, dikira yang menjadi pengacara atau penasihat hukum itu jaksa juga, mungkin itu ya, karena terjadi di institusi lain kalau tidak salah,” kata Hari di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2020).

Menurut Hari, anggota PJI memiliki hak untuk didampingi pengacara yang ditunjuk oleh organisasi tersebut.

Namun, pengacara yang ditunjuk oleh PJI berasal dari kalangan profesional.

"Sesuai anggaran dasar PJI, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau PH dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara,” ucapnya.

Keputusan PJI

Pada akhirnya, PJI buka suara dan memutuskan untuk tidak akan memberi pembelaan hukum kepada Pinangki.

Baca juga: Ini Alasan PJI Tak Berikan Pembelaan Hukum untuk Jaksa Pinangki

Menurut Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi, permasalahan hukum yang menjerat Pinangki tidak terkait tugasnya sebagai jaksa.

"PJI tidak akan memberikan pembelaan terhadap Jaksa PSM, mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana,” kata Setia melalui keterangan tertulis, Rabu (19/8/2020).

Secara struktural, PJI merupakan organisasi profesi di luar struktur Kejaksaan.

Setia, yang kini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung menuturkan, setiap anggota PJI berhak mendapat pembelaan hukum sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga PJI.

Pembelaan hukum diberikan kepada anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait tugas profesi, baik di dalam maupun luar pengadilan.

Pembelaan hukum tersebut berupa penyiapan pendampingan oleh penasihat hukum profesional yang ditunjuk.

Baca juga: Komisi III Minta Kejagung Profesional Tangani Kasus Jaksa Pinangki

Pengacara profesional dipilih agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan proses hukum yang berjalan.

Dalam praktiknya, menurut Setia, PJI turut memperhatikan kepentingan institusi Kejaksaan sebelum memberi pembelaan hukum.

"PJI sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dengan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum,” tuturnya.

"Sehingga untuk memberikan pendampingan hukum, perlu mempertimbangkan kepentingan institusi Kejaksaan yang lebih besar,” imbuh dia.

Langkah PJI yang tidak memberi pembelaan hukum bagi Pinangki dinilai menjadi peringatan bagi jaksa lain.

Setia pun mengingatkan para jaksa agar tidak menyeleweng dari tugas serta kewenangannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Capim KPK ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Capim KPK ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.