Jaksa Pinangki Bisa Dipecat jika Terbukti Bersalah di Pengadilan

Kompas.com - 19/08/2020, 22:11 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2028).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan dipecat apabila terbukti bersalah di pengadilan.

Pinangki berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait polemik Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Orang kan diduga melakukan tindak pidana, jadi belum dipecat, nanti kalau ternyata tidak terbukti kan harus dipulihkan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono kepada Kompas.com, Rabu (19/8/2020).

Baca juga: Jadi Tersangka dan Ditahan, Jaksa Pinangki Diberhentikan Sementara

Nantinya, pemecatan akan dilakukan apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah.

Mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian.

Pada Pasal 5 huruf a disebutkan, jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan inkrah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk saat ini, Pinangki masih berstatus sebagai jaksa. Akan tetapi, ia telah diberhentikan sementara setelah resmi ditahan terkait kasus tersebut.

"Sejak tanggal 12 Agustus 2020 (sehari setelah ditangkap) langsung diberhentikan sementara," tutur dia.

Pasal 10 Ayat (2) pada peraturan yang sama menyebutkan, apabila seorang jaksa ditangkap dan diikuti dengan penahanan yang sah, jaksa tersebut dengan sendirinya diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Kemudian, Pasal 11 Ayat (3) mengatakan, keputusan pemberhentian sementara terhadap jaksa tersebut ditetapkan oleh Jaksa Agung segera setelah menerima lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Penanganan Bencana, Kemensos Gandeng Berbagai Pihak

Percepat Penanganan Bencana, Kemensos Gandeng Berbagai Pihak

Nasional
KSAU Sebut SDM Jadi Faktor Utama TNI AU Disegani di Kawasan

KSAU Sebut SDM Jadi Faktor Utama TNI AU Disegani di Kawasan

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Bogor, Jokowi Targetkan Herd Immunity Tercapai Agustus

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Bogor, Jokowi Targetkan Herd Immunity Tercapai Agustus

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Baru Covid-19 Setelah Hampir 4 Bulan

UPDATE: Rekor Kasus Baru Covid-19 Setelah Hampir 4 Bulan

Nasional
Buronan Adelin Lis Ditangkap di Singapura, Jaksa Agung Minta Segera Dibawa ke Jakarta

Buronan Adelin Lis Ditangkap di Singapura, Jaksa Agung Minta Segera Dibawa ke Jakarta

Nasional
Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura, Kejagung Bakal Jemput Langsung untuk Dibawa Pulang

Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura, Kejagung Bakal Jemput Langsung untuk Dibawa Pulang

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Dipercepat di Stasiun hingga Bandara

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Dipercepat di Stasiun hingga Bandara

Nasional
Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Stasiun Bogor

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Stasiun Bogor

Nasional
Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin di Sidang Edhy Prabowo | Polisi Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data Penduduk

[POPULER NASIONAL] Nama Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin di Sidang Edhy Prabowo | Polisi Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data Penduduk

Nasional
Satgas Covid-19 Ungkap Alasan Mengapa Warga Jangan Ragu Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ungkap Alasan Mengapa Warga Jangan Ragu Divaksinasi

Nasional
Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Nasional
Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: 'Waiting List' dan Aturan Terbaru

Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: "Waiting List" dan Aturan Terbaru

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X