Fahri Hamzah Nilai RUU HIP Akan Digugat jika Tetap Disahkan, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/08/2020, 08:32 WIB
Inisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariInisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan digugat jika disahkan karena memiliki nilai yang salah.

Ia mengatakan, ketika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan hingga empat kali, Pembukaan UUD 1945 tetap dikunci agar tidak ada perubahan karena Pancasila termaktub dalam pembukaan tersebut.

Perubahan UUD itu pun, kata dia, relatif diterima oleh semua kalangan karena di masa sebelumnya dinilai jelas ada penyelewengan menggunakan teks-teks sensitif seperti itu.

Antara lain soal kewenangan Presiden hingga jangka waktu kekuasaan Presiden yang tidak terbatas sehingga saat itu dilakukan diskusi dan diubah.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut di Era Jokowi Muncul Klaim Sepihak soal Pancasila

"Tapi setelah amandemen konstitusi dilakukan empat kali, Pancasila dipastikan tidak ada perubahan karena untuk amandemen konstitusi saja, pembukaannya kami tidak mau amandemen karena ada teks Pancasila di dalamnya," ujar Fahri dalam acara "Aiman Spesial Kemerdekaan " di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam,

Hal itu pula, kata dia, yang membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat itu memperkenalkan empat pilar yang sedianya sudah berjalan dan sedianya tetap terus disosialisasikan kepada masyarakat.

"Tiba-tiba di tengah jalan, saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini, dianggap seolah-olah dinamika yang dikatakan Bung Karno dicap sebagai penyimpangan. Karena itu menurut saya, ujungnya termasuk HIP akan digugat org karena awalnya niatnya salah," tutur Fahri.

Baca juga: Mengikuti atau Mengkhianati Nilai Pancasila?

Kesalahan niat itu, kata dia, karena ada anggapan bahwa ada orang lain yang akan mengganti Pancasila hanya karena Pancasila berdinamika sebagaimana kehendak Soekarno dulu.

Ia menilai, pidato Bung Karno paling bagus soal Pancasila walaupun tim perumus panitia 9 tidak menggunakan teks yang dibuat Bung Karno dalam perumusan Pancasila tersebut.

"Tapi karena itu, kelahiran Pancasila 1 Juni menurut saya adalah kelahiran dinamika, Pancasila sebagai ideologi dinamis. Saya ingin Pancasila tetap dinamis, jangan kaku. Jangan orang salah ngomong sedikit lalu kena hukuman," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X