Kompas.com - 18/08/2020, 08:32 WIB
Inisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariInisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan digugat jika disahkan karena memiliki nilai yang salah.

Ia mengatakan, ketika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan hingga empat kali, Pembukaan UUD 1945 tetap dikunci agar tidak ada perubahan karena Pancasila termaktub dalam pembukaan tersebut.

Perubahan UUD itu pun, kata dia, relatif diterima oleh semua kalangan karena di masa sebelumnya dinilai jelas ada penyelewengan menggunakan teks-teks sensitif seperti itu.

Antara lain soal kewenangan Presiden hingga jangka waktu kekuasaan Presiden yang tidak terbatas sehingga saat itu dilakukan diskusi dan diubah.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut di Era Jokowi Muncul Klaim Sepihak soal Pancasila

"Tapi setelah amandemen konstitusi dilakukan empat kali, Pancasila dipastikan tidak ada perubahan karena untuk amandemen konstitusi saja, pembukaannya kami tidak mau amandemen karena ada teks Pancasila di dalamnya," ujar Fahri dalam acara "Aiman Spesial Kemerdekaan " di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam,

Hal itu pula, kata dia, yang membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat itu memperkenalkan empat pilar yang sedianya sudah berjalan dan sedianya tetap terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tiba-tiba di tengah jalan, saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini, dianggap seolah-olah dinamika yang dikatakan Bung Karno dicap sebagai penyimpangan. Karena itu menurut saya, ujungnya termasuk HIP akan digugat org karena awalnya niatnya salah," tutur Fahri.

Baca juga: Mengikuti atau Mengkhianati Nilai Pancasila?

Kesalahan niat itu, kata dia, karena ada anggapan bahwa ada orang lain yang akan mengganti Pancasila hanya karena Pancasila berdinamika sebagaimana kehendak Soekarno dulu.

Ia menilai, pidato Bung Karno paling bagus soal Pancasila walaupun tim perumus panitia 9 tidak menggunakan teks yang dibuat Bung Karno dalam perumusan Pancasila tersebut.

"Tapi karena itu, kelahiran Pancasila 1 Juni menurut saya adalah kelahiran dinamika, Pancasila sebagai ideologi dinamis. Saya ingin Pancasila tetap dinamis, jangan kaku. Jangan orang salah ngomong sedikit lalu kena hukuman," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Nasional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.