Untar untuk Indonesia
Akademisi

Platform akademisi Universitas Tarumanagara guna menyebarluaskan atau diseminasi hasil riset terkini kepada khalayak luas untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Menantikan Kemerdekaan dari Hukum Pidana Kolonial

Kompas.com - 18/08/2020, 08:18 WIB
Salah satu demonstran dari Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) tengah memperlihatkan poster berisi tuntutan dicabutnya pasal 276 ayat 2 RKUHP, karena dinilai mematikan mata pencaharian tukang gigi. KOMPAS.com/AGIE PERMADISalah satu demonstran dari Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) tengah memperlihatkan poster berisi tuntutan dicabutnya pasal 276 ayat 2 RKUHP, karena dinilai mematikan mata pencaharian tukang gigi.

Oleh: Ade Adhari

17 AGUSTUS bukan sekadar "perayaan kemerdekaan", melainkan lebih daripada itu--sebagai momen untuk merenung seraya mengevalusi, sejauh mana semangat kemerdekaan (the spririt of independence) mengisi berbagai bidang pembangunan di Indonesia.

Pembangunan mencakup bidang yang sangat luas, meliputi budaya, sosial, politik, ekonomi, teknologi, hukum dan lain sebagainya.

Pembangunan hukum nasional mencakup berbagai lapangan bidang hukum, salah satunya adalah hukum pidana.

Kungkungan hukum pidana kolonial

Kemerdekaan Indonesia yang telah didapat melalui perjuangan, yang mana para pahlawan tanah air telah mengamanatkan secara expresive verbis dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa "... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya..."

Keinginan luhur kemerdekaan tersebut, tentunya mencakup ragam aspek kehidupan, termasuk bidang hukum pidana.

Sehingga logis apabila dalam aturan peralihan UUD 1945 ditemukan pernyataan "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pesan konstitusional diatas menunjukan, keberadaan Wetbook van Strafrecht (WvS) atau yang dikenal dengan KUHP bersifat sementara, dan harus digantikan dengan KUHP yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.

Namun, hingga 2020 cita-cita para pendiri bangsa belum dapat terwujud. Sehingga tepat apa yang disampaikan Piepers, "Code Penal (baca KUHP) bagaikan sebuah celana yang dulu dipakai oleh ayah, kemudian beralih kepada anak yang sulung dan selanjutnya dengan tambalan sepotong kain diteruskan kepada anak yang kedua" (Sahetapy:2012).

Indonesia masih terkungkung pada produk hukum kolonial!

Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional bukan berarti tidak pernah dilakukan.

Pembaharuan secara parsial dilakukan dengan menyisipkan pasal-pasal ke dalam KUHP atau menyatakan tidak berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

Walaupun, pada tataran formulasi telah ada pembaharuan parsial terhadap KUHP, namun sejatinya penanggulangan kejahatan di Indonesia masih berlandaskan pada aturan pemidanaan yang dibangun oleh nilai-nilai masyarakat kolonial Belanda, dan ternyata diambil juga dari Perancis--sistem hukum romawi.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.