Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2020, 12:07 WIB
Alek Kurniawan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sudah 75 tahun lamanya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Tentu tak hanya kedua tokoh itu yang punya peran penting dalam meraih kemerdekaan bangsa, tetapi juga perjuangan tanpa henti dari para pahlawan dan pendiri bangsa lain.

Selain itu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) juga bukan merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

Ada suatu proses panjang kemerdekaan yang salah satu adalah penentuan dasar negara untuk mengawal Indonesia pasca merdeka.

Wakil Ketua MPR RI Achmad Basarah mengatakan, pada momentum itulah para pendiri bangsa melakukan pertemuan di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menentukan dasar negara.

Baca juga: Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

“Bagi saya kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara ibarat dua sisi mata uang yang telah diproses dan disepakati para pendiri bangsa dalam satu tarikan napas,” jelas Basarah dalam dialog program Titik Pandang di Kompas TV, Sabtu (15/8/2020).

Basarah melanjutkan, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta adalah satu puncak pergerakan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia melepaskan diri dari hegemoni kolonialisme.

“Oleh karena itu, momentum peringatan hari lahir menjadi sarana pengingat, sarana untuk melakukan retrospeksi, intropeksi, dan proyeksi perjalanan bangsa ke depan,” imbuhnya.

Aktualisasi nilai Pancasila masa kini

Sejatinya, nilai-nilai ideologi Pancasila bisa menjadi dasar atas pemecahan berbagai permasalahan pada era saat ini, salah satunya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), FX Adji Samekto mengatakan Covid-19 merupakan fenomena di dunia yang baru.

“Permasalahan pada masa pandemi ini dapat menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pangan di masa mendatang,” ujar Adji pada acara yang sama.

Jadi, lanjutnya, penting bagi Indonesia untuk berbicara tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak dari suatu negara menentukan sendiri kebijakan pangannya.

Baca juga: BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

“Kalau tentang konteks pangan, sudah jelas kita berbicara tentang pertanian dan peternakan. Konteks kedaulatan pangan inilah yang merupakan wujud implementasi Pancasila dalam konteks keadilan sosial dan peri kemanusiaan pada masa sekarang,” jelasnya.

Sementara itu, Achmad Basarah berpendapat Pancasila merupakan suatu ideologi yang bekerja di tengah masyarakat. Inti dari Pancasila adalah gotong royong. Semua sila Pancasila pun dijalankan atas asas gotong royong.

“Begitu pentingnya fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia seperti falsafah, dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara," ungkapnya

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com