Fahri Hamzah Sebut di Era Jokowi Muncul Klaim Sepihak soal Pancasila

Kompas.com - 18/08/2020, 05:05 WIB
Inisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariInisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul klaim-klaim sepihak terkait Pancasila.

Menurut Fahri, hal tersebut menjadi salah satu pemicu awal mengapa masalah terkait ideologi negara ini muncul.

Salah satunya dengan munculnya inisiasi DPR tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dalam acara "Aiman Spesial Kemerdekaan" di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam, semula Fahri menceritakan bahwa di era Presiden BJ Habibie hanya ada satu produksi UU untuk menyelesaikan transisi dalam kehidupan demokrasi negara ini.

Baca juga: HUT ke-75 RI, Hamzah Haz Ajak Masyarakat Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

Kemudian, pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, kata dia, amandemen konstitusi pun dilakukan tanpa mulai menyentuh teks-teks inti.

"Untuk itu, dikatakan tidak akan ada perdebatan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga relatif pembahasan amandemen empat kali tidak ada masalah. Pembukaan UUD tidak akan diubah oleh Tap MPR, dibahas hanya batang tubuh UUD," ujar dia.

"Di zaman Megawati, selesai empat kali amandemen konstitusi, pembukaan tetap. Masuk ke era SBY, sama sekali tidak menyentuh pasal-pasal teks yang merupakan wilayah sensitif. Kalau mau dibicarakan, harus di MPR," tutur Fahri.

Baca juga: Dapat Bintang Tanda Jasa dari Jokowi, Fahri Hamzah: Saya Akan Terus Mengkritik

Di masa itu, kata dia, bahkan ada sosialisasi masif terhadap empat pilar kebangsaan yang diinisiasi oleh Ketua MPR saat itu, Taufik Kiemas, tetapi tak ada penentangan di dalamnya.

Namun, ketika era SBY berakhir dan masuk ke era Jokowi, kata dia, muncul orang-orang yang merasa bahwa ideologi dan konstitusi Pancasila ingin diganggu lagi.

"Paling tidak, di awal di antara pemicunya adalah ada semacam klaim sepihak bahwa Pancasila itu seolah-olah oleh satu kelompok telah diremehkan atau mau ditinggalkan, lalu ada pihak yang mengatakan bahwa 'kami yang paling komitmen dengan Pancasila'. Ini problem-nya di awal," tutur Fahri.

Baca juga: Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Terkait kontroversi RUU HIP yang saat ini ramai diperbincangkan, kata dia, hal tersebut dinilainya merupakan ekor dari persoalan ideologi itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X