Ini Sederet Penerima Bintang Mahaputra Nararya Sebelum Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Kompas.com - 11/08/2020, 13:55 WIB
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana menganugerahkan tanda jasa berupa Bintang Mahaputra Nararya kepada dua mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Kedua tokoh tersebut sebelumnya kerap melontarkan kritik pedas kepada pemerintahan Jokowi, baik pada periode pertama maupun periode kedua saat ini.

Meski demikian, pihak Istana menyatakan bahwa pemberian tanda jasa itu sudah melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Yang pasti ada seleksi kan, dan tim pemberian tanda jasa. Sekretarisnya Pak Sesmil (Sekretaris Militer Presiden). Tentunya ada berbagai persyaratan," ungkap Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Tanda jasa sendiri kerap diberikan Presiden Jokowi pada sejumlah momen, seperti pada saat peringatan HUT Republik Indonesia dan Hari Pahlawan.

Baca juga: Mengenal Bintang Mahaputera Nararya, Tanda Jasa yang Akan Diterima Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, setidaknya sudah ada tujuh orang yang menerima Bintang Mahaputra Nararya sebelum Fadli dan Fahri, di era kepemimpinan Jokowi.

Tiga di antaranya diberikan pada tahun 2018 kepada Dato Sri Tahir, Abbas Said, dan Abdul Haris Semendawai berdasarkan Keppres Nomor 97/TK/Tahun 2018.

Sedangkan empat sisanya diberikan pada tahun 2019 kepada Arifin Panigoro, Sofjan Wanandi, almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendy, dan almarhumah Siti Maryam M Salahuddin berdasarkan Keppres Nomor 72/TK/Tahun 2019.

Berikut profil penerima Bintang Mahaputra Nararya:

1. Dato Sri Tahir

Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha meliputi perbankan, media cetak dan TV berbayar, properti, rumah sakit, dan rantai toko bebas pajak.

Bisnis Tahir dimulai sejak ia belajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sembari kuliah, ia juga mencari penghasilan tambahan dengan menjual kembali pakaian wanita dan sepeda yang dibeli di Singapura ke Indonesia.

Di situlah Tahir serius menggeluti bisnis garmen sebelum kemudian mendirikan Mayapada Group.

Pada tahun 2018 lalu, Tahir dinobatkan sebagai orang terkaya keempat di Indonesia. Ia pun juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Tenaga dan pendapatan Tahir banyak disumbangkan untuk kegiatan sosial yang fokus pada kesehatan dan pendidikan.

Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Tahir ditunjuk sebagai salah seorang dari sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024.

2. Abbas Said

Abbas Said adalah mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015.

Sebelumnya, Abbas pernah menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung pada tahun 2004, setelah 45 tahun aktif di dunia peradilan Indonesia.

3. Abdul Haris Semendawai

Semendawai adalah mantan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1991) itu meneruskan pendidikan master hukumnya di Northwestern University School of Law (2004).

Setelah lulus dari UII, Semendawai kemudian bergabung dengan Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta (1991-1993) dam menjadi pengacara di kantor Titi R Danumiharjo Law Firm Yogyakarta (1994-1998).

Baca juga: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Akan Mendapat Bintang Tanda Jasa, Apa Saja Kriterianya?

Pada 1998-1999, ia menjadi pengacara ELSAM Jakarta (1998-1999), sebelum akhirnya menjadi Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta (2000-2003) dan Koordinator Observatory Body of Sawit Watch Bogor (2004 – 2008).

Karirnya terus meningkat. Pada 1999-2006, Semendawai diangkat menjadi Koordinator Divisi Pelayanan Hukum ELSAM Jakart. Sedangkan pada 2007, ia diangkat menjadi Deputi Direktur Program ELSAM Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Ketua LPSK untuk dua periode.

4. Arifin Panigoro

Pada tahun lalu, Arifin ditunjuk Presiden Jokowi sebagai satu dari sembilan nama Wantimpres untuk periode 2019-2024.

Arifin adalah salah satu pendiri Meta Epsi Pribumi Drilling Company (Medco) pada tahun 1980-an. Perusahaan didirikan bersama rekan-rekannya setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bisnis Medco pun berkembang cukup pesat. Sepuluh tahun setelah berdiri, perusahaan itu berhasil mengakuisi Tesoro Indonesia Petrolium Company pada 1992.

Bahkan, pada 1994, Medco mulai mencatatkan saham perdananya di pasar bursa dan mengakuisisi operasi Stanvac di Indonesia.

Selanjutnya pada 2015, Medco merampungkan pembangunan kilang LNG Donggi Senoro dan mengakuisisi perusahaan tambang Newmont Nusa Tenggara dan blok migas South Natuna Sea Block B dari ConocoPhillips.

Terbaru, pada tahun ini Medco mengakuisisi perusahaan migas dari Inggris, Ophir Energy.

Sejumlah penghargaan pernah diraih pria kelahiran Bandung, 14 Maret 1945 silam itu. Mulai dari Doktor Kehormatan bidang Technopreneurship dari ITB, hingga perekayasa utama dari BPPT.

5. Sofjan Wanandi

Pria berusia 79 tahun ini merupakan Ketua Tim Ahli Ekonomi pada saat Jusuf Kalla masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

Sofjan merupakan seorang pengusaha yang telah menggeluti bisnis tersebut sejak 1974.

Bisnis yang digeluti pun beragam mulai dari industri otomotif hingga properti. Bahkan, Gemala Group yang didirikan oleh generasi kedua keluarga Wanandi berhasil menjadi perusahaan global di empat benua.

Pada tahun 1994, Sofjan dan anaknya mendirikan Santini Group.

Baca juga: Presiden Akan Beri Bintang Tanda Jasa untuk Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Apa Maknanya?

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengembangan Usaha.

Saat ini, Sofjan lebih banyak aktif di Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

6. Tengku Nasaruddin Said Effendy

Hampir seluruh hidup almarhum yang lebih dikenal dengan nama Tenas Effendy digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Melayu.

Pada 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan anugerah sebagai Pelestari dan Pengembang Warisan Budaya.

Penghargaan itu pantas diterima oleh sosok yang mendapat julukan sebagai 'Penjaga Benteng' budaya Melayu itu.

Sebab, selain melakukan penelitian terhadap kebudayaan Melayu, pria yang dikenal sebagai seorang akademisi dan budayawan itu juga aktif berkesenian. Mulai dari menulis puisi dan novel, membaca puisi, serta bermain teater.

Bahkan, kepiawaiannya dalam menulis serta pengetahuannya tentang kebudayaan Melayu pun diakui oleh pihak luar.

Tak heran, bila Tenas kerap membagi pikirannya di berbagai simposium dan seminar di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam hingga Belanda.

7. Siti Maryam M Salahuddin

Almarhumah merupakan seorang ilmuwan kebudayaan asal Bima, Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2010, Universitas Padjajaran menganugerahi gelar doktor kepadanya. Saat itu, usia perempuan yang akrab disapa Inau Kau Mary itu telah menginjak 83 tahun.

Maryam juga diketahui merupakan sosok penerjemah Bo Sangaji Kai, dokumen bersejarah Kesultanan Bima yang ditulis menggunakan huruf Arab-Melayu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.