Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Kompas.com - 10/08/2020, 20:58 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani untuk merombak kabinet demi memunculkan harapan baru bagi masyarakat.

"Orang melihat ada menteri yang lemah dan tidak membuat gebrakan maka ketika perombakan dilakukan, orang melihat ada harapan baru dan menambah semangat," kata Fadel dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Sidang Tahunan MPR: Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Ia menilai, presiden tidak perlu ragu merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden untuk mengubah komposisi pembantunya di kabinet.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Ia menyampaikan beberapa pertimbangan bagi presiden untuk melakukan langkah tersebut. Pertama, serapan anggaran di kementerian yang dipimpin seorang menteri masih rendah.

Kedua, menurut dia, seorang menteri tidak melakukan langkah terobosan, khususnya saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

"Misalnya harga kebutuhan pokok harus tetap terjaga dan terkontrol harus kelihatan langkahnya dan jangan diam saja. Ganti saja buru-buru, jangan tidak enak karena butuh langkah menyelesaikan persoalan di saat krisis," ujar Fadel. 

Ia mengatakan, pada saat pandemi, kondisi masyarakat semakin tidak baik, misalnya daya beli masyarakat semakin menurun dan hotel-hotel baru sedikit yang buka.

Menurut dia, kondisi ini sudah cukup mendesak pemerintah untuk memberikan injeksi dana kepada perbankan sehingga beberapa waktu lalu sudah diturunkan sekitar Rp30 triliun kepada perbankan.

"Lalu saat ini UMKM dalam keadaan sulit karena kesulitan mau menyelesaikan utang di bank masih sulit, mereka belum mendapatkan perlakuan bunga rendah," kata dia. 

Ia mengaku telah mendengar UMKM akan diberikan bunga sekitar 3,5 persen tetapi belum merata sehingga banyak yang mengeluh.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Fadel menilai, dana yang ada di pemerintah seperti dalam APBN dan APBD harus mutlak dibelanjakan karena saat ini penyerapannya masih rendah.

"Presiden Jokowi sudah sungguh-sungguh namun orang takut dituduh korupsi dan selewengkan anggaran. Kalau keadaan seperti ini, saya khawatir kita masuki resesi dan kita makin terpuruk, keadaan makin sulit dan pertumbuhan ekonomi minus lima persen sekian," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com