Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Kompas.com - 10/08/2020, 20:51 WIB
Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020). Humas Pemprov JabarKetua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Monardo meminta kepala daerah dapat merekrut orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat untuk menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Carilah orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik," ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker melalui virtual, Senin (10/8/2020).

Doni menjelaskan, keterlibatan orang berpengaruh telah diarahkan Presiden Joko Widodo dengan menugaskan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sehingga, itu dapat dimaknai bahwa sosialisasi tidak harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan tetapi juga memilih orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat luas.

Baca juga: Presiden Minta Sosialisasi Protokol Kesehatan Dilakukan All Out

"Sebagian rakyat kita sangat patuh kepada orang tua khususnya ibu-ibu mereka," ungkap dia.

"Oleh karenanya kehadiran ibu ketua Tim Penggerak PKK nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid-19 ini," terang Doni.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, dapat menyiapkan strategi untuk memastikan sosialisasi protokol kesehatan.

"Kami juga berharap bapak ibu gubernur, bupati, wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat di daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Baca juga: Tak Pakai Masker, Warga Dihukum Berkeliling Sambil Sosialisasi Bahaya Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X