Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 21/07/2020, 14:06 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).  TRIBUNNEWS/HERUDINDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi Covid-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi.

Dalam hasil survei tersebut, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat opini publik terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, hasil survei menunjukkan bahwa 64,8 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap kabinet kerja Indonesia Maju.

"Sebanyak 30,3 persen masyarakat tidak setuju Presiden melakukan reshuffle kabinet kerja, kemudian sebanyak 4,9 persen tidak tahu dan tidak menjawab," kata Burhan dalam pemaparannya secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

Kemudian, Burhan mengatakan, hasil survei juga menganalisis opini publik terkait kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para menteri di Istana Negara.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak mengetahui kabar Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya di depan para menteri.

Kemudian, sebanyak 45,3 persen masyarakat mengetahui kabar tersebut.

Adapun dari jumlah yang mengetahui kemarahan Presiden tersebut, sebanyak 54,8 persen publik menilai Presiden Jokowi marah karena kinerja menteri kurang baik.

"Lalu, sebanyak 17,2 persen publik menilai Presiden marah karena para menteri kurang peka dalam situasi krisis, sebanyak 7,9 persen publik menilai Presiden marah karena para menteri kurang koordinasi, sebanyak 6,3 persen publik menilai Presiden marah karena ada ego sektoral masing-masing kementerian, dan 5,4 persen karena serapan anggaran kurang," ujar dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Survei Indikator dilakukan pada 13-16 Juli 2020 dengan melibatkan 1.200 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon karena adanya pandemi Covid-19.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
'Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban...'

"Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban..."

Nasional
BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

Nasional
Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Nasional
KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

Nasional
Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Nasional
KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

Nasional
DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

Nasional
Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Nasional
Airlangga: Target Vaksinasi Covid-19 Dinaikkan Bertahap hingga Capai 1 Juta Per Hari

Airlangga: Target Vaksinasi Covid-19 Dinaikkan Bertahap hingga Capai 1 Juta Per Hari

Nasional
Menko PMK Sebut Insan Perfilman Indonesia Dapat Prioritas Vaksin Covid-19

Menko PMK Sebut Insan Perfilman Indonesia Dapat Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X