Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 21/07/2020, 14:06 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).  TRIBUNNEWS/HERUDINDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi Covid-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi.

Dalam hasil survei tersebut, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat opini publik terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, hasil survei menunjukkan bahwa 64,8 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap kabinet kerja Indonesia Maju.

"Sebanyak 30,3 persen masyarakat tidak setuju Presiden melakukan reshuffle kabinet kerja, kemudian sebanyak 4,9 persen tidak tahu dan tidak menjawab," kata Burhan dalam pemaparannya secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

Kemudian, Burhan mengatakan, hasil survei juga menganalisis opini publik terkait kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para menteri di Istana Negara.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak mengetahui kabar Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya di depan para menteri.

Kemudian, sebanyak 45,3 persen masyarakat mengetahui kabar tersebut.

Adapun dari jumlah yang mengetahui kemarahan Presiden tersebut, sebanyak 54,8 persen publik menilai Presiden Jokowi marah karena kinerja menteri kurang baik.

"Lalu, sebanyak 17,2 persen publik menilai Presiden marah karena para menteri kurang peka dalam situasi krisis, sebanyak 7,9 persen publik menilai Presiden marah karena para menteri kurang koordinasi, sebanyak 6,3 persen publik menilai Presiden marah karena ada ego sektoral masing-masing kementerian, dan 5,4 persen karena serapan anggaran kurang," ujar dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Survei Indikator dilakukan pada 13-16 Juli 2020 dengan melibatkan 1.200 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon karena adanya pandemi Covid-19.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X