Kompas.com - 10/08/2020, 18:50 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar sosialisasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan secara all out.

"Beliau menghendaki agar melaksanakan kegiatan (sosialisasi) protokol kesehatan betul-betul yang all out," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker melalui virtual, Senin (10/8/2020).

Tito mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berpendapat, pelaksanaan protokol kesehatan belum maksimal.

Baca juga: Jokowi Keluarkan Inpres soal Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan, Ini Kata Kapolri

Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker, cuci tangan menggunakan masker tidak maksimal, hingga jaga jarak.

Karena itu, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Impres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Di sisi lain, Tito menganggap sosialisasi tersebut perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, sosialisasi yang digencarkan pemerintah pusat tidak akan berjalan efektif apabila tanpa disertai sinergi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Anies Sorot Restoran yang Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

"Mesin pusat saja bergerak tanpa dukungan daerah akan sulit untuk ngegas pol," kata dia.

Namun, Tito mengakui bahwa tidak gampang untuk mensinergikan kebijakan satu arah antara pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II.

"Oleh karena itu perlu ada sinergi dan keserempakan langkah pusat dan juga daerah," kata dia.

Baca juga: Saat Militer Disebut Dibutuhkan untuk Menegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

Nasional
Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Nasional
UPDATE 6 Mei: Ada 77.775 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 6 Mei: Ada 77.775 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X