Sanksi soal Data Pribadi yang Sudah Diatur di UU Lain Dinilai Tak Perlu Masuk RUU PDP

Kompas.com - 10/08/2020, 18:41 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris usai mengikuti diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAAnggota Komisi I DPR RI Charles Honoris usai mengikuti diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Charles Honoris mengatakan, dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP), DPR dan beberapa pakar mempertimbangkan agar aturan sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang lain, tidak diatur lagi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Charles mengatakan, undang-undang lain yang ia maksud adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dalam berbagai perdebatan, ya, dan masukan yang kami terima dari beberapa stakeholder alangkah baiknya apabila aturan sanksi pidana yang sudah diatur dalam UU lain tidak lagi diatur di UU PDP," kata Charles dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi', Senin (10/8/2020).

Baca juga: ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

Charles juga mengatakan, aturan sanksi yang sudah diatur dalam UU lain tak diatur lagi dalam RUU PDP agar tidak terjadi tumpah tindih.

"Sanksi yang sudah diatur UU lain, sehingga akan tumpang tindih, kalau kita perhatikan dari UU yang sudah ada UU ITE, KUHP itu kan pasal-pasal dalam UU yang ada pun sudah bisa menjerat orang-orang yang menyalahgunakan data pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Charles menjelaskan, sanksi dalam RUU PDP dititikberatkan pada pemberian sanksi denda dan admistrasi.

Ia mencontohkan, apabila dalam sebuah badan swasta terjadi kebocoran data, maka dengan adanya UU PDP dapat dijatuhkan sanksi denda atau admistrasi.

Baca juga: Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

"Dan ini juga berlaku di negara-negara lain, kita mengacu pada GDPR (General Data Protection Regulation) negara-negara Eropa, mereka lakukan sanksi denda yang tidak kecil gitu terhadap badan-badan yang lalai dalam melakukan perlindungan data pribadi," pungkasnya.

Adapun, RUU PDP merupakan RUU inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.

Saat ini, RUU PDP dalam proses menerima masukan dari pakar, akademisi serta penyerahan DIM dari seluruh fraksi di DPR.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Nasional
Jokowi Sebut Proyek Food Estate Terkendala Kepemilikan Lahan

Jokowi Sebut Proyek Food Estate Terkendala Kepemilikan Lahan

Nasional
Jokowi Akan Tambah Lokasi 'Food Estate' di Sumsel, NTT dan Papua

Jokowi Akan Tambah Lokasi "Food Estate" di Sumsel, NTT dan Papua

Nasional
KPK Lelang Beragam Mobil hingga Perhiasan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor

KPK Lelang Beragam Mobil hingga Perhiasan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor

Nasional
Tanpa Menag yang Dirawat akibat Covid-19, Komisi VIII Tetap Rapat dengan Kemenag

Tanpa Menag yang Dirawat akibat Covid-19, Komisi VIII Tetap Rapat dengan Kemenag

Nasional
Puluhan Napi Bandar Narkoba Dipindahkan dari Lapas Kelas I Tangerang

Puluhan Napi Bandar Narkoba Dipindahkan dari Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Muhammadiyah: Pilkada Bisa Dilaksanakan kalau Anak Bangsa Terhindar dari Kematian

Muhammadiyah: Pilkada Bisa Dilaksanakan kalau Anak Bangsa Terhindar dari Kematian

Nasional
Wapres Minta Perguruan Tinggi Jadikan Inovasi sebagai Basis Utama Pendidikan

Wapres Minta Perguruan Tinggi Jadikan Inovasi sebagai Basis Utama Pendidikan

Nasional
Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Nasional
Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Nasional
UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X