Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Kompas.com - 09/08/2020, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan anggapan bahwa makin banyak investasi perusahaan asing di Indonesia maka semakin baik pula kondisi ekonomi Tanah Air.

Temuan tersebut disampaikan Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad melalui rilis survei nasional bertajuk Ekonomi Covid-19 dan Persepsi Publik tentang Investasi.

"Sekitar 54 persen warga tidak setuju dengan anggapan kehadiran pengusaha asing membawa efek positif bagi perbaikan ekonomi. Sementara yang setuju hanya 37 persen," kata Saidiman melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Menurut Saidiman, pendapat yang disampaikan responden ini berhubungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan penilaian mereka terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Mereka yang berpendidikan dan berpendapatan lebih tinggi serta mereka yang tinggal di perkotaan akan cenderung menganggap kehadiran investasi asing bagi ekonomi Indonesia berdampak positif.

Sedangkan mereka yang berpendidikan dan berpendapatan lebih rendah serta tinggal di pedesaan akan berpendapat sebaliknya.

“Demikian pula, warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional lebih baik akan cenderung memiliki penilaian lebih positif (terhadap) kehadiran investasi asing dibandingkan warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional jauh lebih buruk,” ujar Saidiman.

Baca juga: Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

 

Menurut Saidiman, temuan ini penting untuk diperhatikan pemerintah mengingat peningkatan investasi asing adalah salah satu strategi utama yang diperlukan untuk menggenjot ekonomi nasional.

"Kehadiran RUU Cipta Kerja, misalnya, dikatakan bertujuan untuk membuat iklim investasi asing di Indonesia menjadi lebih baik,” kata dia.

Oleh karenanya, lanjut Saidiman, sangat penting untuk memahami sikap masyarakat tentang investasi asing dalam hubungannya dengan perbaikan ekonomi nasional.

“Sentimen positif publik terhadap investasi tentu diharapkan ikut membantu menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Komite Penanganan Covid-19 Kurang Dikenal, Tapi...

Untuk diketahui, SMRC merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Saiful Mujani.

Survei ini digelar pada 29 Juli-1 Agustus 2020 melalui wawancara telepon terhadap 1.203 responden secara acak. Margin of error dari survei ini sebesar 2,9 persen.

Survei dilakukan dengan latar belakang keadaan ekonomi rumah tangga dan nasional yang sangat berat akibat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 ini anjlok -5,32 persen dibanding kuartal II tahun lalu dan terendah dalam 20 tahun terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com