Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II Apresiasi Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida

Kompas.com - 07/08/2020, 14:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang akan menindaklanjuti putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keputusan presiden (keppres) pemecatan Evi Novida Ginting Malik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan bentuk kepatuhan dalam hukum," ujar Johan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/8/2020).

"Sehingga apa yang perlu dikritisi bukan keputusan Pak Jokowi, karena pak Jokowi saya kira menghormati proses hukum yang sudah dijalankan oleh Evi," kata dia.

Johan justru mempertanyakan bagaimana mekanisme yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida, Ini Kata Komisioner KPU

Sebab, pemberian sanksi kepada anggota KPU, yang kemudian menjadi keppres dan dapat dibatalkan dalam ranah hukum, berdasarkan kepada putusan DKPP.

"Keppres itu kan mendasarkan pada putusan DKPP kan, DKPP ini kan keputusannya final dan binding (mengikat), nah ini yang perlu dikritisi DKPP-nya, bagaimana keputusannya kok dipertanyakan dari sisi hukum. Nah nanti mekanismenya seperti apa?" ujarnya.

Johan juga mengatakan, DKPP perlu melakukan evaluasi atas pemberian sanksi berupa pemberhentian terhadap Evi sebagai komisioner KPU, apakah sudah sesuai fakta.

"Nah itu (sanksi) yang perlu dievaluasi DKPP-nya apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang kemudian memutuskan bahwa ini DKPP-nya memutuskan Evi dianggap melanggar ya, kemudian diusulkan untuk diganti, ini yang perlu dievaluasi kembali," tuturnya.

Baca juga: Keppres Dicabut Presiden, DKPP: Putusan Kami soal Evi Novida Tetap Final dan Mengikat

Lebih lanjut, Johan mengatakan, Komisi II akan membahas mekanisme pemberian sanksi DKPP tersebut sekaligus langkah presiden yang akan mencabut Keppres tentang pemecatan Evi.

"Nanti dibicarakan di Komisi 2, yang pasti setelah Pak Jokowi membatalkan keppres itu, pemberhentian Evi juga dibatalkan. Ada nanti sikap resmi Komisi II terkait dengan ini," kata dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keppres pemecatan Evi Novida Ginting Malik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.

"Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan dan memutuskan untuk tidak banding," kata Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono, Jumat (7/8/2020).

Baca juga: DKPP: Pencabutan Keppres Tak Ubah Status Pemberhentian Evi Novida

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Kenaikan Harga Beras Cetak Rekor Baru, DPR Minta Pemerintah Bongkar Dugaan Adanya Kartel

Kenaikan Harga Beras Cetak Rekor Baru, DPR Minta Pemerintah Bongkar Dugaan Adanya Kartel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com