Mendagri: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Tidak Tangani Covid-19

Kompas.com - 06/08/2020, 11:58 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang tidak memiliki gagasan di dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kalau enggak punya gagasan (soal Covid-19), jangan dipilih," kata Tito saat memberikan pengarahan terkait Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seperti dilansir dari Kompas.id, Rabu (5/8/2020).

Menurut dia, Pilkada 2020 seharusnya menjadi momen penting bagi calon kepala daerah untuk adu gagasan dalam penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, Kemendagri telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan isu Covid-19 di dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Debat kandidat secara terbuka, menurut Tito, bisa menjadi ajang pembuktian gagasan tersebut. Langkah ini penting diambil karena pandemi Covid-19 dinilai belum akan selesai dalam waktu dekat.

Baca juga: Peredaran Uang di Pilkada Capai Rp 20 Triliun, Ekonomi Diprediksi Naik

"Masih ada pemerintah daerah yang tidak mau menangani Covid-19 dengan serius. Padahal, tanpa kerja sama daerah, apa yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan maksimal," katanya.

Di sisi lain, Tito mengusulkan agar para kandidat dapat mengganti alat peraga kampanye yang biasa digunakan seperti spanduk dan baju dengan masker atau cairan antiseptik pencucui tangan.

Dengan demikian, warga tidak hanya mengenal calon kepala daerah, tetapi juga menyadari pentingnya melawan pandemi Covid-19.

Ia pun optimistis, pilkada serentak yang digelar di 270 daerah tidak akan menjadi klaster baru penularan Covid-19 selama protokol kesehatan diterapkan.

Baca juga: Ruang Iklan Kampanye Media Massa bagi Peserta Pilkada Bakal Diperluas

Kampanye yang mengundang kerumunan dan konvoi, misalnya, tidak dibolehkan. Adapun rapat akbar hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang dan mengenakan masker.

Berbagai aturan tersebut akan menjadi menjadi instrumen pengawasan Bawaslu.

"Kalau ada yang melanggar, Bawaslu bisa bertindak dengan menegur, bahkan sampai diskualifikasi jika pelanggarannya berulang," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Nasional
UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

Nasional
UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

Nasional
Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Nasional
Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X