Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Dia menuturkan, saat ini pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Komite ini terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi di lapangan.

“Komite ini membuat semua perumusan dan pelaksanaan program serta kebijakan, dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Penyelesaian RUU Cipta Kerja

Dengan begitu, lanjutnya, bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis ekonomi.

Airlangga pun menjelaskan, strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah.

Dia berharap, optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi program PEN, peningkatan daya beli masyarakat, dan dukungan di sektor dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Dia juga menyebut, pemerintah akan menjalankan program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur.

Program ini diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Adapun, penanganan dari aspek kesehatan ini diturunkan menjadi dua, yaitu memperbanyak program testing, tracing, dan treat (3T) dan pengadaan obat.

Program 3T dilakukan dengan kampanye mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak (3M) secara luas kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Sementara itu, untuk pengadaan obat, pemerintah akan menyiapkan produksi dan distribusi vaksin yang akan dilakukan hingga satu tahun ke depan.

Landasan hukum alokasi dukungan fiskal

Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan, pemerintah telah mengatur alokasi dukungan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020.

Baca juga: Maknai Idhul Adha, Menko Airlangga Sisipkan Doa agar Pandemi Segera Berakhir

Anggaran tersebut tersebut, sebesar Rp 695,20 triliun yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun dan program PEN sebesar Rp 607,65 triliun.

Adapun, alokasi dukungan ini mencakup dana perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Dana ini dialokasikan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial, Kartu Pra-Kerja, Subsidi Listrik, Logistik/Makanan/Bahan Makanan, dan Transfer Tunai Dana Desa.

Selain itu, dialokasikan pula untuk insentif usaha Rp 120,61 triliun yang diturunkan melalui insentif pajak dan stimulus lainnya.

Kemudian, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun. Dana ini dialokasikan untuk subsidi bunga, mendukung restrukturisasi kredit UMKM, dan dukungan penjaminan.

Tak hanya itu, dana ini juga mencakup pembiayaan Investasi untuk Koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).

Baca juga: Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Selain itu, dukungan lainnya diberikan kepada pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun. Dana dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi kredit bisnis padat karya, dukungan penjaminan, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan untuk modal kerja.

Berikutnya, pemerintah juga memberikan dukungan untuk Sektoral Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp 106,11 triliun.

Dana ini dialokasikan untuk program padat karya K/L, insentif perumahan, dukungan untuk sektor pariwisata, dana insentif regional untuk pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi fisik khusus, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan.

Implementasi penanganan Covid-19 dan PEN

Lebih lanjut, Airlangga kemudian menjelaskan implementasi penanganan Covid-19 dan program PEN yang memerlukan upaya akselerasi demi mempercepat pemulihan ekonomi.

Baca juga: Airlangga Sebut Kemenangan di Pilkada Serentak 2020 Modal Awal Pemilu 2024

Upaya akselerasi akan mendorong daya beli masyarakat dan kinerja dunia usaha selama masa pandemi. Akselerasi itu pun diwujudkan ke dalam empat langkah.

Pertama, pemerintah melakukan restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya.

Kedua, penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha.

Ketiga, pemerintah memberi dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah.

Keempat, pemerintah memberi dukungan lewat insentif listrik bagi industri, bisnis, dan sosial.

Baca juga: Airlangga Ingin Belanja APBN Rp 1.000 Triliun Terserap hingga Akhir 2020

Adapun, saat ini pemerintah telah menempatkan dana di Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun dan BPD sebesar Rp 11,5 triliun. Penempatan dana ini diharapkan akan membantu implementasi program PEN.

Sementara itu, perluasan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya akan membantu memenuhi kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja.

Hal ini dilakukan agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi.

Airlangga juga menyebut, pemerintah terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus selama masa pandemi.

Dia menekankan, tambahan subsidi bunga atau margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.

Baca juga: Airlangga Siapkan Daerah agar Bisa Pinjam Dana ke SMI

Selain itu, calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan, Indonesia bertekad bertahan dalam badai dan mengambil langkah dan program yang dikelompokkan dalam 3 kelompok.

Pertama, Indonesia aman dan sehat, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.

Kedua, Indonesia berdaya dan bekerja, untuk menumbuhkan daya beli dan lapangan pekerjaan

Ketiga, Indonesia bertumbuh dan bertransformasi, ketika kita justru harus memanfaatkan peluang dari pandemi ini.

Baca juga: Menko Airlangga: Tak Terapkan Lockdown, Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara Lain

Perkembangan ekonomi global dan Indonesia

Adapun, strategi kebijakan tersebut diambil mengingat perkembangan ekonomi global dan Indonesia yang terus menurun selama pandemi.

Airlangga menjelaskan, pandemi ini bukan saja menciptakan menciptakan krisis kesehatan, tetapi juga memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan.

Hal ini terjadi seiring dilakukannya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran wabah.

Pada 2020 ini, ekonomi global diproyeksikan kontraksi dan sebagian besar negara di dunia menghadapi ancaman resesi.

Baca juga: Airlangga Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Ini Tugasnya

Untuk di Indonesia, lanjut Airlangga, Covid-19 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,97 persen pada triwulan 4-2019 menjadi 2,97 persen pada triwulan 1-2020.

Kemudian, tekanan perlambatan ekonomi dan efek Covid-19 juga terus berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2-2020 terkontraksi -5,32 persen.

Dengan begitu, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester I-2020 dibandingkan dengan Semester I-2019 terkontraksi -1,26 persen.

“Keterbatasan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan fisik, sangat berdampak terhadap faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tekan Airlangga.

Selain itu, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan terkontraksi -5,51 persen.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Kontraksi konsumsi rumah tangga ini pun menjadi penekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas.

Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur.

Kedua sektor ini masing-masing terkontraksi -7,57 persen dan -6,19 persen. Mengingat kedua sektor ini merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi, maka dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar.

Namun demikian, lanjut Airlangga, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif 2,19 persen begitu pula sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh tinggi 10,88 persen.

Baca juga: Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Terlepas dari perlambatan ekonomi, kinerja sektoral di bulan Juni menuju ke arah membaik pada sektor-sektor utama.

Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah mulai meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mulai bergerak.

Adapun, sejumlah indikator di Juni 2020 memperlihatkan sinyal positif. Hal itu terlihat dari peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, indeks keyakinan konsumen, penjualan mobil, penjualan ritel, dan survei kegiatan dunia usaha.

Sinyal positif lainnya dilihat dari kinerja keuangan beberapa emiten selama semester satu 2020 yang juga menunjukkan peningkatan dibandingkan semester satu 2019.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Realisasi Investasi Migas Belum 50 Persen

Kemudian, dari sektor perdagangan internasional, beberapa komoditas ekspor menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan ekonomi China.

Hal ini membuat ekspor Indonesia di bulan Juni 2020 meningkat mencapai 12,01 miliar dollar AS.

Sinyal positif lainnya adalah inflasi inti yang mencerminkan aggregate demand mulai mengalami peningkatan pada Juli 2020.